JAKARTA, BERITA SENAYAN – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Adlin Panjaitan, mengingatkan Fahd Arafiq agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama ketika mengaitkan organisasi NU dengan isu korupsi.

Adlin menilai, setiap pernyataan yang membawa nama besar organisasi keagamaan seperti NU harus didasarkan pada fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, menghubungkan NU dengan persoalan korupsi tanpa penjelasan dan bukti yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ia menegaskan, NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki sejarah panjang serta kontribusi besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, nama besar organisasi tersebut tidak sepatutnya dibawa ke dalam polemik yang dapat membentuk persepsi negatif tanpa landasan yang kuat.

“Kalau berbicara mengenai NU, harus ada tanggung jawab moral dan intelektual. Jangan sembarangan mengaitkan NU dengan isu korupsi tanpa kejelasan fakta dan konteks. Ini organisasi besar yang memiliki jutaan warga dan kontribusi panjang bagi bangsa,” demikian penegasan Adlin lewat keterangan resminya yang diterima redaksi Berita Senayan, Kamis (19/11)

Menurutnya, persoalan korupsi merupakan masalah serius yang harus disikapi secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, persoalan tersebut harus disampaikan secara jelas, disertai bukti, serta diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Adlin: Kritik Boleh, tetapi Jangan Generalisasi Nama NU

Adlin mengakui bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional dan tidak berubah menjadi tuduhan yang berpotensi merugikan nama baik individu maupun organisasi.

Ia berharap Fahd Arafiq lebih bijak dalam menyampaikan pandangan, terutama ketika menyangkut NU sebagai organisasi yang memiliki sejarah, tradisi, serta kontribusi besar dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.

“Jangan sampai pernyataan yang tidak disampaikan secara utuh justru menimbulkan kegaduhan dan merugikan banyak pihak. Kritik boleh, tetapi harus berbasis fakta. Jangan mencampuradukkan persoalan personal atau kasus tertentu dengan institusi NU secara keseluruhan,” tegasnya.

Menurut Adlin, setiap persoalan harus ditempatkan sesuai konteksnya. Dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan individu atau pihak tertentu tidak semestinya digeneralisasi menjadi persoalan institusi secara keseluruhan.

Jaga Marwah NU Tanpa Menghambat Kritik dan Penegakan Hukum

Adlin menambahkan, menjaga marwah NU bukan berarti menutup ruang kritik ataupun menghalangi proses penegakan hukum. Sebaliknya, setiap persoalan harus disikapi secara objektif agar tidak menimbulkan generalisasi yang keliru.

Ia mengajak seluruh pihak mengedepankan etika komunikasi publik dan prinsip tabayun atau klarifikasi sebelum menyampaikan pernyataan yang menyangkut organisasi keagamaan.

Menurutnya, kehati-hatian dalam berbicara menjadi semakin penting di tengah dinamika politik dan sosial saat ini. Pernyataan yang tidak disertai konteks dan landasan jelas berpotensi memicu polemik serta merugikan banyak pihak.

Adlin menilai NU merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kehidupan kebangsaan Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga komunikasi publik yang bertanggung jawab dengan tetap memberikan ruang bagi kritik dan penegakan hukum (red)