JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ia mengingatkan, perubahan kebijakan perpajakan jangan sampai justru mengurangi penghasilan bersih dan daya beli masyarakat, terutama para pekerja berpenghasilan rendah dan menengah.
Politikus yang akrab disapa Cak Udin itu menilai penyesuaian PTKP tidak cukup hanya didasarkan pada perbandingan dengan kebijakan perpajakan negara lain. Pemerintah harus menghitung dampaknya terhadap penghasilan pekerja, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, hingga penerimaan negara.
“Menurut saya, sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai perubahan aturan perpajakan justru menambah beban masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan biaya hidup,” kata Hasanuddin, Senin (16/11/2026).
Sekretaris Jenderal DPP PKB tersebut menegaskan, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Setiap perubahan perlu dipastikan memberikan manfaat nyata, bukan justru menambah tekanan ekonomi rumah tangga.
Cak Udin Ingatkan PTKP Jangan Kurangi Penghasilan Bersih Pekerja
Hasanuddin mengatakan, salah satu aspek utama yang harus diperhitungkan adalah dampak perubahan PTKP terhadap pekerja dengan tingkat penghasilan berbeda-beda.
Menurut legislator asal Kota Malang, Jawa Timur, itu, pemerintah perlu membuat simulasi untuk mengetahui pengaruh perubahan batas PTKP terhadap kewajiban pajak dan penghasilan bersih yang diterima pekerja.
Perhitungan tersebut juga harus memperhatikan status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, serta perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
Hasanuddin secara khusus mengingatkan agar pekerja berpenghasilan rendah dan menengah tidak menjadi kelompok yang justru menanggung konsekuensi dari perubahan kebijakan perpajakan.
“Kami berpendapat, yang harus menjadi perhatian adalah berapa penghasilan bersih yang akhirnya diterima pekerja setelah kebijakan ini diterapkan. Dampaknya harus dilihat sampai ke tingkat rumah tangga. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan justru mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Saat ini, besaran dasar PTKP bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun. Dalam penghitungan pajak penghasilan, nilai tersebut dikurangkan dari penghasilan neto sebelum pajak terutang dihitung. Besarannya dapat bertambah sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan yang memenuhi ketentuan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rencana penyesuaian PTKP masih dalam tahap pembahasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan mulai Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berlangsung.
Hasanuddin Minta Rencana Perubahan PTKP Dibahas Bersama DPR
Hasanuddin berharap pemerintah tidak terburu-buru menetapkan perubahan batas PTKP sebelum seluruh aspek kebijakan dihitung secara matang.
Ia menyebut kajian perlu mencakup perkembangan biaya hidup, distribusi beban pajak antarkelompok penghasilan, dampak terhadap daya beli masyarakat, serta konsekuensi terhadap penerimaan negara.
Selain itu, Hasanuddin mendorong agar hasil kajian pemerintah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan kuat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah memang perlu menjaga penerimaan negara melalui kebijakan perpajakan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan pekerja.
“Prinsipnya, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah tentu perlu menjaga penerimaan negara, tetapi jangan sampai upaya tersebut dilakukan dengan mengorbankan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya (red)

Berita terkait