JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, mendorong pemerintah mengoptimalkan program perlindungan pekerja rentan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga ancaman kesulitan ekonomi keluarga.

Menurut Asep, pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, pekerja mandiri, serta masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Sebab, sebagian dari mereka belum memiliki akses memadai terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan pekerja rentan bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat pekerja,” ujar Asep.

Ia menegaskan, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi prioritas pemerintah. Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan jaminan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

Asep Romy Soroti Pekerja Informal yang Belum Terlindungi

Asep menilai masih banyak pekerja rentan yang belum terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan dapat masuk dalam program tersebut.

Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

“Jangan sampai pekerja yang benar-benar membutuhkan perlindungan justru tidak terjangkau program. Karena itu, akurasi data, efektivitas penyaluran, dan pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.

Menurut legislator asal Jawa Barat itu, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memperluas perlindungan pekerja rentan. Dukungan dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, penganggaran, serta kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah bersama DPRD juga perlu mengidentifikasi kelompok pekerja rentan, mengintegrasikan program perlindungan ke dalam kebijakan daerah, serta memastikan keberlanjutan pembiayaannya.

Asep Minta Pusat dan Daerah Perkuat Anggaran Jaminan Sosial

Asep menekankan bahwa perlindungan pekerja rentan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar cakupan perlindungan semakin luas dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin kuat. Perlindungan pekerja rentan membutuhkan komitmen bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kebijakan perlindungan pekerja dan memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah dalam keluarga. Perlindungan yang memadai juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

“Pekerja merupakan fondasi pembangunan bangsa. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja rentan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” pungkasnya (red)