JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan penipuan digital. Desakan tersebut menyusul tingginya laporan penipuan keuangan digital di Jawa Timur yang menempati posisi ketiga secara nasional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 99.347 laporan penipuan keuangan digital yang berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut berada di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas VM Tarihoran, menyebut laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang mendominasi antara lain penipuan belanja daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain, serta penipuan investasi.

Iman Sukri menilai tingginya angka laporan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar persaingan peringkat antarprovinsi, melainkan menyangkut kerugian masyarakat yang menjadi korban penipuan.

“Peringkat ketiga ini bukan soal gengsi antarprovinsi. Di belakang setiap satu laporan ada satu keluarga yang kehilangan uang,” kata Iman.

Ahmad Iman Sukri Minta Komdigi Putus Jaringan Penipu Digital

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek itu mendorong Komdigi memperkuat pencegahan sejak hulu, terutama pada ruang digital yang menjadi kewenangan kementerian tersebut.

Menurut Iman, langkah pencegahan harus mencakup penindakan terhadap nomor telepon dan akun yang digunakan untuk melakukan penipuan. Komdigi juga diminta memperkuat kerja sama dengan platform digital serta menerapkan sistem verifikasi yang dapat menghambat pelaku membuat identitas baru setelah akun sebelumnya diblokir.

“Penanganan setelah uang hilang selalu lebih mahal daripada pencegahan sebelum uang berpindah. Selama membuat akun penipu semudah hari ini, pemblokiran akan selalu kalah cepat,” ujar Iman.

Ia menilai pemblokiran akun saja tidak cukup apabila pelaku masih mudah membuat identitas digital baru untuk melancarkan aksinya. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan dan koordinasi dengan penyelenggara platform digital perlu diperkuat.

Iman juga meminta Komdigi memastikan masyarakat mengetahui kanal pelaporan resmi serta langkah yang harus segera dilakukan ketika menjadi korban penipuan.

“Dalam penipuan daring, satu jam pertama menentukan. Banyak warga kehilangan uangnya hanya karena tidak tahu harus melapor ke mana,” tukasnya.

Penipuan Digital Jatim Jadi Sorotan Pembahasan RUU Siber

Iman mengingatkan, data 99.347 laporan tersebut merupakan jumlah pengaduan, bukan jumlah korban penipuan. Karena itu, daerah dengan laporan lebih sedikit belum tentu memiliki tingkat keamanan digital yang lebih baik.

Menurutnya, tingginya laporan di kota-kota besar juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kanal pengaduan resmi.

Ia menegaskan, keberhasilan literasi digital tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memahami cara mengenali penipuan dan mengambil tindakan ketika menjadi korban.

Iman menambahkan, penguatan perlindungan masyarakat di ruang digital juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di Komisi I DPR RI melalui panitia kerja.

Ia berharap pembahasan regulasi tersebut dapat memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan digital, termasuk penipuan keuangan yang semakin meresahkan.

Dengan tingginya laporan penipuan di Jawa Timur, Iman menilai pemerintah perlu memastikan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan mekanisme pelaporan berjalan secara terintegrasi agar masyarakat tidak terus menjadi sasaran kejahatan di ruang digital (red)