JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027. Skema yang disiapkan terdiri dari alokasi 30 persen pada 2027, 30 persen pada tahun berikutnya, dan 40 persen pada tahap selanjutnya.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mengatakan Komisi X DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp26 triliun untuk mendukung proses pengangkatan tersebut pada 2027.
“Di 2027 30 persen, kemudian tahun depannya 30 persen, dua tahun kemudiannya di 40 persen. Kenapa ini bisa bertahap? Ya karena ini menyangkut anggaran yang cukup besar. Rp26 triliun saja untuk di tahun 2027 ini cukup besar,” kata Adde Rosi kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Adde Rosi, pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus karena membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Oleh sebab itu, pelaksanaannya perlu dibagi dalam beberapa tahap agar proses berjalan lancar dan sesuai kemampuan anggaran negara.
Adde Rosi menjelaskan, skema bertahap tersebut disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran sekaligus memastikan proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat terlaksana.
Ia berharap pelaksanaan kebijakan tersebut berlangsung simultan dan tidak menimbulkan persoalan administratif. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memastikan tidak ada tenaga honorer yang tertinggal dalam proses pengangkatan.
Menurutnya, kebutuhan anggaran yang besar menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan tahapan pengangkatan. Karena itu, alokasi anggaran pada setiap tahun perlu diperhitungkan secara matang agar semakin banyak tenaga honorer dapat memperoleh kepastian status kepegawaian.
Guru, Tenaga Kesehatan dan Damkar Masuk Prioritas Pengangkatan
Adde Rosi menegaskan, kebijakan pengangkatan PPPK penuh waktu tidak hanya menyasar tenaga pendidik atau guru honorer. Tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran juga termasuk kelompok yang diharapkan dapat terakomodasi dalam kebijakan tersebut.
Ia berharap pembahasan anggaran 2028 yang dilakukan pada 2027 dapat menghasilkan alokasi lebih besar. Dengan begitu, jumlah tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu berpeluang semakin banyak.
“Kita berharap justru nanti di tahun 2028, yang akan dibahas 2027, mudah-mudahan anggarannya bisa dilebihkan. Sehingga banyak guru-guru honorer, kesehatan, dan juga pemadam kebakaran yang bisa ikut terangkat menjadi PPPK full waktu,” pungkasnya.
Adde Rosi berharap tahapan pengangkatan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, sehingga tenaga honorer dari berbagai sektor pelayanan publik memperoleh kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu (red)

Berita terkait