JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah.

Rio menilai persoalan distribusi solar dan Pertalite tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah biasa. Pasalnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan terjadi dari Aceh hingga Maluku dan Papua.

“Setelah kami berkeliling dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai Maluku, satu hal yang sama (yakni) antrean BBM. Setiap kami jalan dari bandara menuju hotel, kelihatan mobil-mobil truk antre sampai dua hari, menginap, itu kami prihatin,” ujar Rio dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan distribusi BBM bersubsidi yang membutuhkan penanganan serius. Antrean kendaraan truk bahkan sampai berhari-hari dinilai menjadi gambaran kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan bakar.

Rio Capella Soroti Dampak Kelangkaan BBM terhadap Ekonomi Daerah

Rio mengatakan, kelangkaan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada pengemudi kendaraan yang harus mengantre panjang. Gangguan distribusi juga berpotensi melumpuhkan berbagai sektor penting yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Salah satu sektor yang terdampak adalah distribusi pupuk bagi petani. Selain itu, kelancaran rantai pasok logistik juga terancam sehingga dapat memicu kenaikan harga barang dan tekanan inflasi.

Atas kondisi tersebut, Hanura meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, terutama Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Rio menilai pernyataan pemerintah mengenai kecukupan stok BBM belum menjawab keluhan masyarakat yang masih menghadapi kelangkaan di lapangan.

“Kami belum melihat langkah-langkah dari Menteri ESDM, Pak Bahlil, untuk mengatasi ini. Dalam konferensi pers, selalu dikatakan ‘stok cukup, stok cukup’, tapi faktanya di mana-mana masyarakat mengeluh BBM langka. Ini momentum bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pada menteri di kabinet,” tuturnya.

Hanura Perkuat Struktur Partai Maluku Menuju Pemilu 2029

Di luar persoalan distribusi BBM, Hanura juga tengah menjalankan agenda konsolidasi organisasi di Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut melibatkan DPD, DPC, serta anggota DPRD Hanura se-Provinsi Maluku sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Rio memastikan konsolidasi partai di Maluku berjalan sesuai rencana. Ia menyebut penguatan struktur organisasi saat ini telah mencapai kisaran 70 hingga 80 persen.

Menurutnya, penguatan organisasi akan terus dilanjutkan hingga seluruh struktur di tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang (PAC) terbentuk secara lengkap.

“Teman-teman Hanura di Provinsi Maluku akan menyelesaikan 100 persen PAC. Bukan sekadar melengkapi struktur kepengurusan, tapi menyiapkan mesin politik agar siap di-on-kan pada Pemilu mendatang,” imbuhnya.

Hanura menargetkan penyelesaian struktur organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempersiapkan mesin politik partai agar dapat bekerja secara maksimal menghadapi kontestasi Pemilu 2029 (red)