JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), K.H. An’im Falahuddin Mahrus atau Gus An’im, mengecam dugaan eksploitasi seksual terhadap seorang perempuan oleh suaminya sendiri di sebuah apartemen di Sidoarjo, Jawa Timur.
Gus An’im menegaskan, alasan desakan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat dan merampas hak korban. Ia meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut serta menerapkan ketentuan pidana sesuai dengan unsur tindak pidana yang terbukti.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus oleh Polresta Sidoarjo pada Kamis (12/11/2026). Dalam perkara tersebut, seorang pria berinisial MS (30) diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap istrinya sendiri.
“Tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan tindakan mengeksploitasi istri sendiri untuk kepentingan seksual pihak lain. Ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan dugaan kejahatan serius yang merampas kehormatan, martabat, dan hak asasi korban,” tegas Gus An’im.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus memberikan keadilan bagi korban.
Gus An’im Minta KemenPPPA Lindungi dan Pulihkan Korban
Selain mendesak proses hukum, Gus An’im meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban.
Ia menilai kehadiran negara tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Pemerintah juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara cepat serta berkelanjutan.
Bentuk pendampingan yang diperlukan meliputi layanan psikologis, pemulihan trauma atau trauma healing, perlindungan dari ancaman pelaku, serta advokasi hukum.
“Korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai setelah mengalami eksploitasi seksual, korban justru harus menghadapi stigma sosial, tekanan lingkungan, dan beban psikologis sendirian. Negara harus memastikan seluruh hak korban terpenuhi,” ujarnya.
Gus An’im juga menyoroti kasus tersebut dari perspektif Maqashid Syariah. Menurutnya, dugaan tindakan pelaku bertentangan dengan prinsip hifzh an-nafs, yakni menjaga jiwa dan keselamatan manusia, serta hifzh an-nasl yang berkaitan dengan menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.
Ia mengingatkan bahwa seorang suami dan kepala keluarga semestinya bertanggung jawab melindungi, menjaga, serta memuliakan istrinya. Karena itu, tindakan eksploitasi seksual justru merupakan pengkhianatan terhadap amanah perkawinan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam kaidah fikih, lanjutnya, kondisi kebutuhan tidak serta-merta membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, terlebih jika tindakan tersebut merugikan dan merampas hak orang lain.
Dengan demikian, tekanan ekonomi tidak dapat digunakan untuk melegitimasi eksploitasi seksual terhadap siapa pun, termasuk terhadap pasangan sendiri.
Gus An’im Dorong Penerapan UU TPPO, TPKS, dan PKDRT
Dari sisi hukum, Gus An’im meminta penyidik mendalami berbagai ketentuan pidana yang relevan dengan dugaan perbuatan pelaku.
Ia menyebut tiga instrumen hukum yang perlu dikaji, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Menurutnya, pendalaman terhadap ketentuan tersebut penting agar proses hukum mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana yang ditemukan penyidik.
“Penyidik harus mengkaji seluruh instrumen hukum yang relevan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara maksimal. Jangan sampai status sebagai suami justru menjadi celah yang membuat kejahatan terhadap istri mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan,” tandasnya.
Gus An’im menegaskan negara wajib hadir secara utuh dalam penanganan perkara tersebut. Hal itu mencakup proses hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus menjamin perlindungan serta pemulihan korban.
Ia berharap penanganan kasus ini dapat memastikan hak-hak korban terpenuhi dan menjadi pengingat bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan maupun eksploitasi seksual (red)
Berita terkait
