JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menyoroti lemahnya kemampuan deteksi dini pemerintah dalam memantau keberadaan dan aktivitas warga negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Sorotan tersebut muncul menyusul penangkapan seorang WNI oleh otoritas Ukraina karena diduga bergabung dengan militer Rusia.
Iman Sukri menilai, terungkapnya kasus tersebut menunjukkan pemerintah masih cenderung bergerak setelah menerima informasi dari pihak asing. Padahal, menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki sistem pemantauan dan pendataan yang mampu mendeteksi lebih awal keberadaan WNI di wilayah berisiko.
“Ini menjadi catatan serius bagi pemerintah. Hampir semua informasi awal mengenai kasus ini justru datang dari otoritas Ukraina, bukan dari sistem pendataan kita sendiri. Kalau negara lain lebih dahulu mengetahui keberadaan warga negara kita, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem deteksi dini dan perlindungan WNI,” ujar Iman Sukri di Jakarta.
Kementerian Luar Negeri pada Rabu (11/11/2026) membenarkan penangkapan seorang WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini, KBRI Kyiv tengah mengupayakan akses kekonsuleran untuk mendalami dan memverifikasi kondisi serta status hukum yang bersangkutan.
Iman meminta Kementerian Luar Negeri segera memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Ia menyebut sedikitnya ada empat hal yang perlu disampaikan kepada publik, yakni perkembangan akses kekonsuleran, jumlah WNI yang berada dalam dinas militer asing berdasarkan data resmi, jalur keberangkatan mereka, serta langkah diplomasi pemerintah kepada Rusia untuk menghentikan perekrutan WNI.
Iman Sukri Soroti Perbedaan Data WNI Direkrut Militer Rusia
Selain persoalan deteksi dini, Iman juga menyoroti perbedaan angka mengenai jumlah WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia.
Polda Metro Jaya pada 11 November 2026 mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus perekrutan tentara bayaran yang disebut telah memberangkatkan 23 WNI.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap lima perkara dengan total 58 korban. Di sisi lain, proyek pemerintah Ukraina, I Want to Live, mengklaim sebanyak 283 WNI direkrut untuk berperang bersama Rusia sepanjang Januari hingga September 2026.
Menurut Iman, perbedaan angka tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi melalui koordinasi antarlembaga. Pemerintah perlu memiliki data yang akurat agar dapat mengetahui skala persoalan sekaligus menentukan langkah perlindungan dan penegakan hukum.
Ia juga menilai pengungkapan jaringan perekrutan oleh aparat penegak hukum memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan dan pencegahan. Terlebih, jaringan tersebut diduga melibatkan warga negara asing yang menjalankan aktivitas perekrutan di Indonesia.
“Kalau satu jaringan saja bisa memberangkatkan 23 orang, kita harus mengevaluasi di mana letak kelemahan pengawasan. Bagaimana proses perekrutan itu berlangsung, bagaimana mereka bisa berangkat ke negara yang sedang berperang, dan siapa yang harus bertanggung jawab memperbaiki sistem pencegahannya,” ujarnya.
DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Perekrutan Ilegal
Iman Sukri meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah perekrutan WNI sebagai tentara bayaran. Koordinasi tersebut perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri, Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta lembaga terkait lainnya.
Ia juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang berpotensi menjadi modus perekrutan tentara bayaran. Perhatian khusus perlu diberikan pada aktivitas perekrut ilegal melalui media sosial maupun jaringan perekrutan lainnya.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak tahap penyebaran informasi lowongan kerja, proses perekrutan, hingga keberangkatan calon pekerja ke luar negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi indikasi perdagangan orang maupun perekrutan untuk kepentingan militer asing sebelum menimbulkan korban lebih banyak.
Iman turut mengingatkan pentingnya membedakan WNI yang menjadi korban penipuan atau perdagangan orang dengan mereka yang secara sadar dan sukarela bergabung dalam militer asing.
Pembedaan tersebut diperlukan karena masing-masing kondisi memiliki konsekuensi berbeda dalam penanganan, mulai dari perlindungan korban, proses penegakan hukum, hingga ketentuan kewarganegaraan.
Ia meminta pemerintah mengkaji persoalan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Iman menegaskan, perlindungan WNI di luar negeri harus didukung sistem deteksi dini yang kuat, pendataan akurat, serta koordinasi lintas lembaga. Pemerintah juga perlu memastikan setiap dugaan perekrutan ilegal ditangani secara serius agar warga negara Indonesia tidak mudah terjerat jaringan yang mengirim mereka ke wilayah konflik (red)
Berita terkait
