JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH. Maman Imanulhaq, meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Ia menilai pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari sehingga semestinya memperoleh perlakuan khusus dalam kebijakan perpajakan.
Kiai Maman menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pengenaan PPN efektif sebesar 11 persen terhadap pembalut perlu dikaji ulang karena produk tersebut merupakan kebutuhan rutin yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kesehatan reproduksi perempuan.
“Pembalut bukan barang mewah, bukan pula kebutuhan berdasarkan gaya hidup. Ini kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi setiap bulan. Negara semestinya hadir memastikan kebutuhan tersebut terjangkau,” ujar Kiai Maman yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI.
Ia menegaskan, kebijakan perpajakan tidak semestinya hanya berorientasi pada penerimaan negara. Aspek keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan juga perlu menjadi pertimbangan, terutama bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, hingga remaja putri di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, kelompok tersebut berpotensi menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang layak akibat persoalan ekonomi.
Maman Soroti Kemiskinan Menstruasi dan Akses Pembalut
Kiai Maman turut menyoroti fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni kondisi ketika perempuan mengalami kesulitan memperoleh produk menstruasi karena keterbatasan ekonomi.
Ia mengatakan, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan daya beli. Kemiskinan menstruasi juga menyangkut kesehatan, martabat, kesempatan memperoleh pendidikan, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial.
“Jangan sampai ada perempuan, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu, yang harus mengorbankan kebersihan dan kesehatannya karena tidak sanggup membeli pembalut. Kita harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan,” tegasnya.
Karena itu, Kiai Maman mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan memasukkan pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya ke dalam kategori barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Ia juga meminta agar pembahasan kebijakan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, serta organisasi perempuan.
Menurutnya, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan aspek perpajakan, tetapi juga kebutuhan kesehatan dan perlindungan perempuan.
Sidang MK Jadi Momentum Evaluasi Pajak Produk Menstruasi
Isu perpajakan produk menstruasi semakin menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada 10 November 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar persoalan fasilitas PPN untuk produk menstruasi.
Kiai Maman berharap perkembangan proses hukum dan aspirasi masyarakat dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan terhadap kebutuhan biologis perempuan.
Ia menilai, kebijakan yang mempertimbangkan keterjangkauan produk sanitasi menstruasi merupakan bagian dari upaya memperluas perlindungan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa kebijakan pajak tidak menambah beban kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan evaluasi tersebut, Kiai Maman berharap kebijakan perpajakan ke depan dapat lebih memperhatikan dimensi keadilan sosial, kebutuhan biologis perempuan, serta akses yang setara terhadap produk sanitasi menstruasi (red)
Berita terkait
