JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendesak pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah mencuatnya dua isu politik besar, yakni dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tommy mengingatkan agar dinamika politik tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda utama menjaga ketahanan ekonomi. Menurutnya, stabilitas nasional harus dipastikan tetap terjaga agar aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan investasi dapat berjalan normal.
“Dinamika politik tentu menjadi perhatian, tetapi jangan sampai menyita perhatian pemerintah dari agenda utama menjaga perekonomian. Pemerintah harus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan investasi dapat berjalan normal,” ujar pria yang akrab disapa Tomkur itu di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai stabilitas politik dan ketahanan ekonomi memiliki hubungan erat karena turut memengaruhi sentimen pelaku pasar. Ketidakpastian politik yang berlangsung berkepanjangan berisiko menurunkan kepercayaan investor sekaligus membuat dunia usaha menunda rencana ekspansi.
Kondisi tersebut, lanjut Tommy, dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
Tommy: Ketidakpastian Politik Jangan Ganggu Kepercayaan Investor
Tommy menegaskan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan ketika menentukan keputusan bisnis. Stabilitas pemerintahan, keamanan, dan kepastian regulasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah investasi.
Karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa dinamika politik tidak akan mengubah arah kebijakan ekonomi maupun mengganggu keberlanjutan program pembangunan.
“Investor tidak hanya melihat potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, keamanan, dan kepastian regulasi. Pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa dinamika politik tidak akan mengganggu arah kebijakan ekonomi maupun keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari indikator makroekonomi. Pemerintah harus memastikan sektor riil tetap bergerak, distribusi barang berjalan lancar, serta daya beli masyarakat terjaga.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian sama pentingnya dengan kepercayaan investor. Jika gejolak politik sampai memengaruhi kegiatan usaha dan investasi, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjaga kepercayaan investor, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Jangan sampai dinamika politik berdampak pada dunia usaha, menghambat investasi, dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi,” kata Tommy.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai sejauh ini masih mampu mengendalikan situasi keamanan dan menjaga kondusivitas nasional di tengah meningkatnya dinamika politik.
Tommy menilai komunikasi publik yang terukur dari para menteri bidang perekonomian serta penyelesaian polemik politik melalui jalur konstitusional menjadi faktor penting untuk meredam spekulasi di pasar keuangan.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia tetap stabil, aman, dan memiliki kepastian hukum melalui koordinasi antarlembaga yang solid. Jangan sampai ketidakpastian politik berkembang menjadi ketidakpastian ekonomi,” ucapnya.
Tommy Minta Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Kebijakan
Lebih lanjut, Tommy meminta otoritas fiskal dan moneter, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi gejolak ekonomi.
Menurutnya, sinergi kedua otoritas tersebut diperlukan untuk merespons potensi fluktuasi nilai tukar rupiah maupun pergerakan pasar modal. Pemerintah juga perlu memastikan instrumen mitigasi risiko tersedia dan dapat digunakan secara tepat ketika tekanan ekonomi meningkat.
Tommy secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok usaha tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak semakin terbebani oleh gejolak ekonomi, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun dinamika dalam negeri.
“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus terus diperkuat agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh menghadapi tekanan. Perlindungan terhadap daya beli rakyat kecil dan keberlangsungan usaha UMKM harus menjadi fokus utama,” pungkasnya.
Tommy berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara merespons dinamika politik dan menjalankan agenda ekonomi. Dengan demikian, stabilitas nasional tetap terpelihara, kepercayaan pasar terjaga, dan masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung dampak ketidakpastian (red)
Berita terkait
