JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Moh. Rano Alfath, mendesak Bareskrim Polri menelusuri jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia yang diduga berkaitan dengan kepentingan militer. Ia juga meminta kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus mengusut pihak-pihak yang mengatur dan mengambil keuntungan dari perekrutan tersebut.
Desakan itu disampaikan Rano setelah Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.
“Saya mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim Polri yang telah mengungkap lima perkara perdagangan orang ini,” ujar Rano dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Rano menyoroti dua perkara perekrutan WNI ke Rusia. Menurutnya, sejumlah warga diduga menerima tawaran pekerjaan di bidang logistik atau sebagai tenaga medis. Namun, mereka justru menghadapi situasi konflik bersenjata setelah keberangkatan.
“Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” tuturnya.
Dalam konferensi pers pada Kamis (12/11/2026), Bareskrim memaparkan lima perkara yang meliputi dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi dan Turki, perdagangan perempuan dengan modus pengantin pesanan, serta perekrutan WNI untuk kepentingan militer di Rusia.
Dalam salah satu perkara terkait Rusia, penyidik menduga seorang perekrut menerima imbalan sebesar 1.000 dolar AS melalui dompet aset kripto untuk setiap orang yang berhasil direkrut.
Rano Alfath Soroti Aliran Dana Perekrutan WNI ke Rusia
Rano menilai informasi mengenai imbalan per orang dapat menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang membayar jasa perekrutan.
Ia mendukung Bareskrim mencocokkan bukti transaksi dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, serta keterangan para korban. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap pihak yang membiayai dan mengendalikan proses perekrutan.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” katanya.
Rano menegaskan, penyidik perlu menelusuri aliran dana hingga dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan membuktikan peran masing-masing.
Selain proses hukum, legislator dari Daerah Pemilihan Banten III itu juga menyoroti pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam keterangan yang diberitakan pada Jumat (13/11/2026), keluarga meminta bantuan pemerintah untuk memastikan keselamatan dan mengupayakan kepulangan kerabat mereka.
Salah satu keluarga juga menyampaikan dugaan adanya permintaan uang agar korban dapat pulang. Rano meminta informasi tersebut ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Rano Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan dan Kepulangan WNI
Rano mendorong Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI untuk memverifikasi keberadaan serta kondisi setiap WNI yang diduga menjadi korban perekrutan.
Ia juga meminta pengaduan keluarga yang telah disampaikan kepada Kementerian HAM ditindaklanjuti bersama penyidik. Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan menelusuri pihak-pihak yang memfasilitasi keberangkatan para WNI.
Untuk korban maupun keluarga yang menghadapi ancaman, Rano mendorong pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menilai kebutuhan perlindungan mereka.
“Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pertanyaan pertama mereka sangat sederhana. Di mana anggota keluarga saya, apakah dia selamat, dan siapa yang bisa saya hubungi untuk mendapatkan kabar yang benar?” tutur Rano.
Ia mengusulkan agar Bareskrim dan Kementerian Luar Negeri menyepakati satu kontak resmi yang dapat dihubungi keluarga untuk memperoleh informasi dan perkembangan penanganan kasus secara berkala.
Menurutnya, apabila terdapat laporan mengenai permintaan uang kepada korban agar dapat pulang, keluarga harus memiliki saluran untuk segera menyerahkan bukti kepada penyidik. Pada saat yang sama, jalur diplomatik perlu terus diupayakan untuk membantu kepulangan para WNI dengan selamat.
Rano juga menilai hasil pengusutan perkara perlu dimanfaatkan untuk mencegah munculnya korban baru. Informasi terverifikasi mengenai akun perekrut, perantara, atau perusahaan yang diduga digunakan dalam perekrutan perlu diteruskan kepada instansi terkait.
“Warga yang besok menerima tawaran serupa harus punya tempat untuk mengecek kebenarannya sebelum menyerahkan paspor atau membeli tiket. Di situlah hasil pengusutan perkara ini bisa langsung melindungi calon korban berikutnya,” pungkasnya (red)
Berita terkait
