JAKARTA, BERITA SENAYAN — Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, secara terbuka menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah menangkap dirinya. Ia menyatakan akan membuktikan klaim tersebut melalui proses penyidikan maupun di pengadilan.
Pernyataan itu disampaikan Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November 2026. Ia mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka karena menilai perkara yang menjeratnya merupakan pengulangan perkara lama, bukan perbuatan yang dilakukan berulang kali.
“Waktu itu saya nggak mau ngelawan. Karena kalau saya salah, saya ngaku saya salah. Kali ini KPK salah tangkap,” tegas Fahd.
Saat ditanya wartawan mengenai kesiapannya membuktikan tudingan tersebut, Fahd memastikan akan mengajukan pembuktian dalam seluruh proses hukum yang berjalan.
“Saya akan buktikan di pengadilan. Saya akan buktikan di semua penyidikan,” ujarnya.
Fahd juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara tersebut. Ia berharap keterangannya dapat menjadi bagian dari proses pengungkapan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu.
Fahd Persoalkan Perkara Lama yang Kembali Menjerat Dirinya
Dalam keterangannya, Fahd menjelaskan keberatannya terhadap perkara kedua yang kini menjerat dirinya. Ia menyebut peristiwa yang dipersoalkan merupakan kejadian yang sama dengan perkara sebelumnya.
Menurut Fahd, dirinya pernah menerima surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang menyatakan tidak ada perkara lain atas namanya. Karena itu, ia mempertanyakan dasar penanganan kembali perkara tersebut.
“Yang di kasus kedua, saya bukan melakukan perbuatan yang sama, bukan. Itu di kejadian yang sama, tapi dilakukan pada saat saya dikasih surat SP3 bahwa atas nama Fahd El Fouz bin A Rafiq tidak ada perkara lain. Jadi perkara yang lama, yang zaman itu, diulang jadi perkara kedua. Jadi bukan perbuatan yang diulang-ulang, bukan. Jadi saya sudah ada surat,” ungkapnya.
Fahd menegaskan, keberatan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya akan membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadapnya tidak tepat. Meski demikian, pernyataan mengenai adanya SP3 dan dugaan pengulangan perkara tersebut merupakan klaim Fahd yang perlu diuji melalui dokumen serta proses hukum.
Selain mempersoalkan status tersangkanya, Fahd juga menyampaikan pengakuan mengenai aliran uang yang disebut berkaitan dengan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.
Fahd Mengaku Pinjamkan Rp70 Miliar untuk Dana Talangan Muktamar NU
Fahd mengaku pernah dimintai uang oleh Arif Sugiyanto hingga Rp100 miliar pada Agustus 2026. Ia mengatakan sempat menolak permintaan tersebut selama beberapa hari sebelum akhirnya bersedia meminjamkan Rp70 miliar.
Menurut Fahd, keputusan itu diambil setelah Arif membawa nama salah satu petinggi yang identitasnya tidak bersedia ia ungkap kepada publik.
“Betul (diminta uang Rp70 miliar). Tapi gini, Arif itu mintanya Rp100 miliar. Dari tanggal 25 Agustus, dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang nggak etis lah saya sebutkan namanya, salah satu petinggi yang disebut sama dia. Akhirnya saya meminjamkan uang (Rp70 miliar) tersebut,” kata Fahd.
Ia menegaskan uang tersebut bukan pemberian, melainkan pinjaman yang disebutnya sebagai dana talangan untuk kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
“Itu bener-bener saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” lanjutnya.
Fahd juga menyatakan telah mengajukan diri sebagai saksi mahkota atau justice collaborator dalam perkara tersebut.
“Saya sudah mengajukan saksi mahkota atau justice collaborator,” tuturnya.
Kasus yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
Dalam rangkaian operasi itu, KPK mengamankan barang bukti elektronik serta uang tunai dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar. Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka.
Hingga kini, klaim Fahd mengenai salah tangkap, status SP3, serta dana talangan Muktamar NU merupakan pernyataan yang disampaikan dari sisi dirinya. Pembuktian atas seluruh hal tersebut akan bergantung pada dokumen, keterangan para pihak, dan proses hukum yang berlangsung (red)
Berita terkait
