JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pelaksanaan sekitar 11.520 kegiatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama periode 2026–2028 membutuhkan pengawasan ketat agar anggaran negara tidak terbuang akibat tumpang tindih proyek maupun pengadaan yang tidak transparan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo alias Edo, mengingatkan pemerintah agar memastikan seluruh kegiatan pemulihan berjalan berdasarkan data kerusakan yang akurat, peta prioritas yang terintegrasi, dan koordinasi lintas lembaga.
Menurutnya, persetujuan anggaran sebesar Rp42 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto harus diikuti tata kelola pelaksanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ini adalah harapan jutaan warga Sumatera. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran, dan dikelola secara transparan,” ujar Edo, Selasa (10/11).
Ia menilai besarnya anggaran dan jumlah kegiatan pemulihan membuat pemerintah perlu memiliki sistem koordinasi yang kuat. Tanpa perencanaan terpadu, program pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Edo mengingatkan agar pemerintah menerapkan prinsip Satu Data, Satu Peta, dan Satu Komando. Ketiga prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki acuan yang sama dalam menjalankan program pemulihan.
Edo Waspadai Tumpang Tindih Anggaran Pemulihan Sumatera
Edo menyoroti pentingnya pendataan kerusakan dan pemetaan kebutuhan sebelum proyek pemulihan dilaksanakan. Data tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan lokasi, jenis pekerjaan, besaran anggaran, serta lembaga yang bertanggung jawab.
Menurutnya, sekitar 11.520 kegiatan yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun membutuhkan pembagian kewenangan dan sasaran yang jelas. Hal ini penting agar tidak terjadi penganggaran ganda maupun pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran Rp42 triliun kepada publik. Informasi mengenai alokasi pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dapat diketahui masyarakat.
“Jangan sampai rakyat hanya tahu total anggarannya Rp42 triliun, tetapi tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Transparansi harus dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” tegasnya.
Selain transparansi anggaran, Edo mengingatkan agar belanja pemulihan lebih banyak diarahkan pada kebutuhan langsung masyarakat. Pengeluaran administratif seperti rapat, perjalanan dinas, dan jasa konsultan yang berlebihan perlu dibatasi agar tidak mengurangi manfaat anggaran bagi korban bencana.
“Yang harus bangkit adalah warga Sumatera, bukan birokrasi proyek. Jangan sampai anggaran pemulihan justru lebih banyak terserap untuk urusan administratif daripada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Edo Minta Lelang Terbuka dan Masyarakat Ikut Awasi Proyek
Dalam pelaksanaan pengadaan, Edo menyatakan dukungan terhadap rencana lelang dini pada Januari–Februari 2027. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat dimulainya pekerjaan di lapangan sehingga proses pemulihan tidak tertunda terlalu lama.
Namun, ia menegaskan percepatan pengadaan harus tetap mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Seluruh proses lelang diminta dilakukan secara terbuka melalui mekanisme e-Tender, termasuk pengumuman pemenang dan pemberian akses terhadap dokumen kontrak kepada publik.
“Jangan ada lagi praktik lelang yang sudah diatur sejak awal. Proyek pemulihan harus bersih dari permainan kepentingan dan hanya boleh dimenangkan oleh pihak yang memenuhi persyaratan serta memiliki kapasitas,” ujarnya.
Edo juga mendorong pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan administratif. Kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat penyintas bencana juga perlu dilibatkan untuk memantau pelaksanaan proyek secara langsung.
Menurutnya, masyarakat setempat memiliki pemahaman mengenai kondisi wilayah, tingkat kerusakan, dan kebutuhan yang paling mendesak. Masukan mereka dapat membantu memastikan proyek yang dikerjakan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Edo menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, keterbukaan pengadaan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh kegiatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak (red)
Berita terkait
