JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, DPR harus turut menilai dan menyikapinya sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Doli menjelaskan, konstitusi tidak mengatur bahwa keputusan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Karena itu, ia menilai DPR memiliki peran dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Doli mengaku belum mengetahui secara pasti apakah Gibran benar-benar telah mengajukan pengunduran diri secara resmi. Ia juga belum melihat adanya surat yang dapat memastikan status pengunduran diri tersebut.
“Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,” ujarnya.
Pernyataan Doli muncul di tengah berkembangnya pembahasan politik di DPR mengenai persoalan Gibran, termasuk wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh anggota parlemen.
Doli Tegaskan DPR Tak Bisa Diam Soal Persoalan Gibran
Doli mengungkapkan komunikasi lintas fraksi mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terus berlangsung setelah masa sidang DPR dimulai. Berdasarkan pemantauannya, sejumlah anggota DPR masih menyampaikan keinginan untuk mengajukan hak tersebut.
“Dari hasil monitor dan komunikasi dari teman-teman lintas fraksi sampai sejauh ini teman-teman ada terus yang menyampaikan keinginannya untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat oleh DPR,” jelasnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa sudah ada anggota Fraksi Partai Golkar yang mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut. Ketika ditanya mengenai hal itu, Doli menjawab singkat, “Ada.”
Menurutnya, DPR tidak seharusnya mengabaikan perkembangan persoalan Gibran, terutama setelah muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah tertinggi kita,” tegasnya.
Ahmad Doli Buka Peluang Ikut Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Lebih lanjut, Doli menyatakan dirinya berpeluang ikut menggunakan hak menyatakan pendapat di DPR. Sikap tersebut disampaikan ketika ia ditanya mengenai kemungkinan turut menandatangani usulan yang tengah berkembang di parlemen.
“Insya Allah,” jawab Doli.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang penggunaannya memiliki mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembahasannya menjadi bagian dari dinamika pengawasan parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan Doli menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai penggunaan hak tersebut masih berkembang di antara anggota DPR lintas fraksi. Namun, ia belum memastikan bagaimana kelanjutan proses maupun keputusan resmi DPR terhadap usulan tersebut.
Di tengah polemik mengenai posisi Gibran, Doli menekankan bahwa DPR perlu menjalankan perannya dalam menyikapi perkembangan persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional, bukan semata-mata menyerahkan persoalan kepada keputusan Presiden (red)
Berita terkait
