JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pimpinan DPR RI menghormati langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Namun, proses hukum tersebut tidak akan menghentikan peluang anggota DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Gibran.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa upaya hukum yang ditempuh Gibran dan mekanisme pengawasan parlemen merupakan dua proses berbeda yang dapat berjalan secara bersamaan.
“Ya, kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Saan, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Karena itu, langkah Gibran membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN merupakan hak yang harus dihormati.
Di sisi lain, pimpinan DPR tetap akan mengakomodasi usulan anggota dewan yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya. Saan menegaskan, tidak ada pertentangan apabila proses hukum Gibran dan pengajuan HMP berlangsung secara paralel.
“Iya (secara paralel), enggak ada masalah kan?” ujarnya.
Saan Mustopa Tegaskan DPR Tetap Buka Ruang Pengajuan HMP
Saan menjelaskan, pimpinan DPR pada prinsipnya menunggu usulan resmi dari anggota sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menyebut komunikasi lintas fraksi mengenai kemungkinan penggunaan HMP masih berlangsung setelah masa sidang DPR dimulai.
Namun, ketika ditanya apakah usulan tersebut telah secara resmi disampaikan kepada pimpinan DPR, Saan menyatakan belum menerima dokumen pengajuan pada saat memberikan keterangan.
“Belum, belum ada. Sampai hari ini kita belum menerima usulan inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” tegasnya.
Ia menambahkan, pimpinan DPR akan mengikuti prosedur, peraturan, dan ketentuan konstitusi apabila nantinya menerima usulan tersebut. Dengan demikian, setiap langkah harus diproses berdasarkan mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Saan juga menegaskan bahwa penggunaan HMP merupakan hak anggota DPR. Karena itu, pimpinan tidak akan menghalangi anggota yang ingin menyampaikan usulan melalui mekanisme tersebut.
Saan Sebut Putusan MK dan MA Jadi Perhatian DPR
Lebih lanjut, Saan menilai DPR tidak bisa mengabaikan perkembangan persoalan Gibran, terutama setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah tertinggi kita,” katanya.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Dalam pernyataan di Istana Wakil Presiden pada Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Prabowo pada pagi hari. Ia menyebut Presiden sudah dianggap seperti ayah sendiri.
Gibran mengatakan salah satu saran yang diterimanya adalah membuktikan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Dengan demikian, terdapat dua jalur yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut, yakni upaya hukum Gibran melalui PTUN dan kemungkinan penggunaan hak konstitusional anggota DPR melalui HMP. Saan menegaskan, keduanya dapat berjalan sesuai mekanisme masing-masing tanpa harus saling menghentikan (red)
Berita terkait
