JAKARTA, BERITA SENAYAN – Program gentengnisasi nasional berpotensi tidak memberikan manfaat ekonomi secara merata apabila proses pengadaannya hanya dikuasai perusahaan besar. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, mengingatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar mengantisipasi dominasi vendor besar sekaligus menjamin akses pasar bagi pengrajin genteng lokal.
Menurut Ahmad Fauzi, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut seharusnya menjadi momentum memperkuat industri bahan bangunan daerah. Jangan sampai anggaran negara dalam proyek berskala nasional justru hanya mengalir kepada segelintir perusahaan, sementara pengrajin kecil yang telah lama menjalankan usaha di berbagai daerah tidak memperoleh kesempatan.
“Jangan sampai proyek yang nilainya besar ini membuat pengrajin lokal di daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi kecil,” ujar Ahmad Fauzi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Banten I itu menilai, mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penentu apakah program gentengnisasi benar-benar mampu mendorong ekonomi kerakyatan atau justru memperbesar dominasi pelaku usaha tertentu.
Karena itu, ia meminta Kementerian PKP menyusun petunjuk teknis pengadaan yang transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang adil bagi pengrajin lokal. Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada praktik oligopoli maupun permainan vendor yang berpotensi menyingkirkan usaha genteng rakyat.
Ahmad Fauzi Minta Pengadaan Genteng Tidak Dikuasai Vendor Besar
Ahmad Fauzi menegaskan, keterbukaan akses pasar harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program gentengnisasi. Pengrajin lokal perlu memperoleh kesempatan untuk memasok kebutuhan proyek pemerintah, terutama di daerah yang memiliki sentra produksi genteng tanah liat maupun genteng pres tradisional.
Ia mencontohkan, apabila proyek perumahan dilaksanakan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun wilayah luar Jawa, pemerintah sebaiknya mengutamakan pembelian dari produsen setempat sepanjang produk memenuhi standar kualitas dan kebutuhan teknis.
“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo agar program gentengnisasi membawa manfaat ekonomi merata. Kami meminta Kementerian PKP melibatkan pengrajin lokal dan jangan sampai proyek ini hanya dinikmati satu produsen besar,” katanya.
Untuk mencegah ketimpangan akses pengadaan, Ahmad Fauzi mendorong Kementerian PKP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi UMKM melakukan pendataan terhadap pengrajin genteng di berbagai wilayah.
Pendataan tersebut perlu mencakup kapasitas produksi, persebaran sentra industri, serta kemampuan pengrajin memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun alokasi pengadaan yang lebih terukur dan membuka peluang kemitraan bagi pelaku usaha kecil.
Menurutnya, keterlibatan pengrajin lokal juga akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Selain menjaga keberlangsungan usaha, kebijakan tersebut dapat memperluas kesempatan kerja dan memperkuat industri bahan bangunan berbasis masyarakat.
“Keterlibatan pengrajin lokal akan menjaga keberlangsungan usaha pengrajin kecil dan memperkuat industri bahan bangunan daerah. Efek berganda ini menjadi kunci utama penguatan ekonomi kerakyatan,” tutur Ahmad Fauzi.
Sertifikasi Gratis Jadi Kunci Pengrajin Lokal Bersaing
Selain persoalan akses pengadaan, Ahmad Fauzi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas produk genteng lokal. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membuka kesempatan pasar, tetapi juga harus membantu pengrajin kecil memenuhi standar mutu dan keselamatan konstruksi.
Ia meminta instansi teknis pemerintah memfasilitasi penerbitan sertifikasi standar mutu genteng produksi lokal tanpa biaya yang memberatkan pengrajin. Pendampingan teknologi produksi juga perlu diberikan agar produk UMKM daerah mampu memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam pembangunan perumahan nasional.
“Pemerintah daerah dan pusat harus memfasilitasi sertifikasi mutu bagi pengrajin lokal agar genteng yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis. Pembinaan berkelanjutan wajib berjalan seiring dengan alokasi pasar,” pungkasnya.
Ahmad Fauzi menilai, kombinasi antara akses pasar, sertifikasi mutu, dan pendampingan produksi akan membuat pengrajin lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam program gentengnisasi.
Dengan demikian, program nasional tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan industri kecil di berbagai daerah (red)
Berita terkait
