JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mencari solusi konkret untuk melindungi investor ritel menyusul rencana penghapusan pencatatan saham atau force delisting terhadap 18 emiten di pasar modal Indonesia.
Tommy Kurniawan, yang akrab disapa Tomkur, menilai rencana delisting tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem perlindungan investor. Pasalnya, kebijakan penghapusan saham dari bursa berpotensi berdampak langsung terhadap ribuan investor ritel yang telah menanamkan modalnya melalui pasar saham.
“Kebijakan ini bukan sekadar persoalan administratif penghapusan saham dari bursa, melainkan menyangkut nasib ribuan investor ritel yang berpotensi kehilangan akses likuiditas atas investasi yang telah mereka tanamkan,” ujar Tomkur di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data BEI, terdapat 18 emiten yang terancam delisting. Tujuh perusahaan masuk dalam kategori pailit, sedangkan 11 perusahaan lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Menurut Tomkur, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait keberlangsungan usaha, tata kelola perusahaan, serta efektivitas pengawasan di pasar modal. Karena itu, penyelesaian terhadap emiten-emiten tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap pemegang saham publik.
Tommy Kurniawan Soroti Nasib Ribuan Investor Ritel
Tomkur menegaskan, dampak delisting tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat yang telah mempercayakan dananya melalui instrumen investasi saham.
Ia mengingatkan bahwa investor ritel tidak seharusnya menanggung seluruh konsekuensi dari kegagalan perusahaan, terutama apabila kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan tata kelola, dugaan pelanggaran hukum, maupun kelalaian pengawasan.
“Dampak kebijakan delisting tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mempercayakan dananya melalui mekanisme pasar modal resmi,” urainya.
Tomkur mengakui bahwa investasi saham memiliki risiko dan setiap investor perlu memahami kemungkinan terjadinya kerugian. Namun, risiko tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum investor publik.
“Investasi saham memiliki risiko dan setiap investor harus memahami kemungkinan kerugian. Namun, risiko investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum investor publik,” katanya.
Karena itu, ia meminta OJK dan BEI memastikan mekanisme perlindungan investor berjalan efektif, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban pembelian kembali saham atau buyback oleh perusahaan yang akan mengalami delisting.
Menurutnya, kewajiban buyback sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK harus benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan terkait. Mekanisme tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik yang terdampak penghapusan pencatatan saham.
OJK-BEI Diminta Buka Realisasi Buyback 18 Emiten
Tomkur menegaskan, pelaksanaan buyback tidak boleh berhenti sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi. Perusahaan harus memberikan kepastian bahwa kewajiban tersebut benar-benar dijalankan sehingga investor ritel memperoleh kejelasan atas nasib saham yang dimilikinya.
Ia secara khusus meminta OJK dan BEI menyampaikan perkembangan penyelesaian kewajiban buyback dari seluruh emiten yang masuk dalam daftar perusahaan terancam delisting.
“Kami meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberikan penjelasan dan solusi yang konkret mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban buyback dari seluruh emiten yang masuk dalam daftar delisting,” katanya.
Selain penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban tersebut, Tomkur meminta kedua lembaga membuka informasi secara transparan mengenai realisasi pembelian kembali saham dari 18 emiten.
Informasi yang perlu disampaikan mencakup jumlah saham yang telah dibeli kembali, nilai transaksi buyback, serta perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar investor ritel mengetahui perkembangan penyelesaian hak-haknya.
Menurut Tomkur, OJK dan BEI perlu memastikan setiap kebijakan terkait delisting tetap memperhatikan kepentingan investor publik. Transparansi dan kepastian pelaksanaan buyback menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.
Berita terkait
