JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara profesional dan tuntas dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam perkara tambang nikel milik pengusaha Arif Kurniawan (AK).
Abdullah menegaskan, penanganan perkara tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, tanpa dipengaruhi kepentingan politik kelompok mana pun. Menurutnya, proses hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persepsi politis di tengah masyarakat.
“Kasus ini harus diusut tuntas dan ditangani secara serius dan hati-hati karena menyangkut mantan orang nomor satu di Kepolisian. Gunakan hukum untuk menangani persoalan hukum agar hasilnya tidak ditafsirkan secara politik oleh masyarakat,” ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Abdullah menanggapi pengungkapan Kejagung mengenai enam perusahaan tambang di bawah holding PT DDA milik Arif Kurniawan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah sejak 2015.
Politikus PKB itu mengingatkan bahwa penanganan perkara harus menjunjung prinsip equality before the law atau persamaan setiap orang di hadapan hukum. Prinsip tersebut, menurutnya, sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Abdullah Ingatkan Kejagung Jangan Terjebak Kepentingan Politik
Abdullah mengingatkan agar proses penyidikan tidak dipersepsikan sebagai upaya politik untuk membersihkan pengaruh kelompok yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan sebelumnya. Ia meminta Kejagung menjadikan konstitusi dan ketentuan hukum sebagai pedoman utama dalam menangani perkara tersebut.
“Karena itu, jangan sampai penanganan perkara ini dipersepsikan sebagai upaya bersih-bersih terhadap alat kekuasaan politik pemerintahan sebelumnya. Kejaksaan Agung harus menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama,” tegasnya.
Legislator yang akrab disapa Gus Abduh itu juga mendorong Kejagung menerapkan prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru. Ia menilai, pendekatan tersebut harus tercermin melalui proses penyidikan yang transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
Menurut Abdullah, perubahan paradigma hukum acara pidana harus diikuti dengan pelaksanaan penegakan hukum yang independen. Dengan demikian, setiap pihak yang diduga terlibat dapat diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, tanpa perlakuan istimewa.
“KUHAP baru membawa perubahan mendasar menuju prinsip due process of law yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kejaksaan Agung harus memastikan proses hukum berjalan independen tanpa pandang bulu,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik penambangan nikel menggunakan skema suspend pada lahan IUP yang telah kedaluwarsa. Abdullah meminta penyidik mengusut seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya pembiaran oleh pihak-pihak terkait.
“Penyidikan harus membongkar seluruh pihak yang bertanggung jawab di balik modus pembiaran tambang kadaluarsa ini. Tidak boleh ada satu pun pejabat atau mantan pejabat yang merasa kebal hukum di negara ini,” ucapnya.
Abdullah Minta Kejagung Telusuri Aliran Dana Tambang Nikel
Selain mengusut dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan, Abdullah mendorong penyidik Kejagung menelusuri aliran dana atau money trail dari enam perusahaan di bawah holding PT DDA. Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari aktivitas tambang nikel yang dipersoalkan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta mengidentifikasi aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara apabila kerugian tersebut terbukti berdasarkan hasil penyidikan.
“Penegakan hukum harus menghasilkan kepastian hukum dan mengembalikan kerugian negara jika terbukti ada. Semua pihak yang diuntungkan dari aktivitas ilegal ini harus dimintai pertanggungjawaban,” tutur Abdullah.
Gus Abduh turut mendorong penguatan perlindungan terhadap saksi kunci serta pembenahan tata kelola niaga sektor pertambangan mineral nasional. Menurutnya, transparansi dalam penanganan perkara menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Prosedur penanganan hukum yang bersih adalah kunci memulihkan kepercayaan publik. Kejagung harus membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas,” katanya.
Abdullah memastikan Komisi III DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut hingga tuntas. Ia menegaskan DPR akan mengawal proses penegakan hukum agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami di Komisi III DPR akan terus mengawal penanganan kasus ini sampai tuntas demi memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan adil. Hukum harus hadir memberikan keadilan substantif bagi rakyat,” pungkasnya (RED).
Berita terkait
