JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Romy Romaya, menegaskan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperkuat perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Menurut Asep, kehadiran regulasi tersebut merupakan langkah penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih komprehensif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang tidak cukup diukur dari pengesahannya, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan para pekerja.
“Undang-undang ini jangan hanya menjadi kumpulan norma hukum, tetapi harus benar-benar menghadirkan perlindungan nyata bagi pekerja. Kita ingin hubungan industrial yang lebih adil, pekerja mendapatkan hak-haknya, dan dunia usaha juga memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi,” ujar Asep, Selasa (10/11).
Ia menilai tantangan ketenagakerjaan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian hubungan kerja, persoalan pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan ekonomi digital.
Perkembangan teknologi, lanjut Asep, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas, hingga pekerja dalam ekosistem platform digital harus memperoleh perlindungan yang memadai.
“Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan bekerja atau terjebak dalam hubungan kerja yang tidak adil hanya karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Perlindungan pekerja harus menjangkau seluruh lapisan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan ekonomi digital,” katanya.
Asep Soroti Perlindungan Pekerja Digital hingga Larangan Penahanan Ijazah
Asep menegaskan, perlindungan terhadap pekerja harus mencakup kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak.
Ia juga menyoroti pentingnya larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja dan membatasi kebebasan mereka dalam menentukan masa depan pekerjaan.
Selain itu, pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem alih daya atau outsourcing perlu mendapatkan perhatian serius.
Menurut Asep, regulasi ketenagakerjaan harus mampu menyeimbangkan fleksibilitas dunia usaha dengan perlindungan hak pekerja. Jangan sampai fleksibilitas justru membuka ruang bagi ketidakpastian status kerja dan pengabaian hak-hak normatif.
“Setiap pekerja harus mendapatkan kejelasan mengenai status hubungan kerja, upah, jaminan sosial, serta hak-hak lainnya. Kepastian hukum menjadi penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan industrial,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, penguatan jaminan sosial, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Asep Minta Pemerintah Kawal Implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Lebih lanjut, Asep menegaskan keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaannya.
Pemerintah perlu segera menyiapkan peraturan pelaksanaan, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, serta memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut juga harus didukung mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja.
Asep turut mendorong penguatan dialog antara pemerintah, pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keseimbangan. Pekerja mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sementara dunia usaha tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.
Asep berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi landasan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan investasi maupun penciptaan lapangan kerja. Negara juga harus mampu memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, perlindungan, dan kehidupan yang lebih sejahtera (RED).
Berita terkait
