Anas Urbaningrum Desak DPR Bentuk Pansus Audit Penyadapan 20 Tahun Terakhir

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, meminta DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki sekaligus mengaudit praktik penyadapan yang dilakukan lembaga-lembaga berwenang.

Menurut Anas, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penyadapan berjalan sesuai prosedur hukum dan prinsip akuntabilitas. Ia menegaskan, usulan pembentukan Pansus bukan dilandasi kecurigaan terhadap lembaga tertentu, melainkan bagian dari fungsi pengawasan parlemen.

“Penyadapan di negara hukum dan demokrasi musti dilakukan dengan disiplin, taat asas, dan akuntabel. Bagi kepentingan negara dan kemaslahatan publik, bukan untuk kepentingan pribadi dan menguntit (dan mematikan) lawan-lawan politik,” tegas Anas dalam keterangannya, Sabtu, 7 November 2026.

Anas menilai, penyadapan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menyimpang dari tujuan yang semestinya.

Anas Usulkan Audit Praktik Penyadapan Selama 20 Tahun

Untuk membuat penyelidikan lebih terukur, Anas mengusulkan agar Pansus DPR membatasi ruang lingkup audit berdasarkan periode waktu tertentu. Salah satu rentang waktu yang disarankannya adalah praktik penyadapan selama dua dekade terakhir.

“Misalnya mencakup pelaksanaan penyadapan selama 20 tahun terakhir,” katanya.

Melalui audit tersebut, DPR diharapkan dapat menelusuri kepatuhan prosedur dalam pelaksanaan penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada kasus tertentu, tetapi juga mencakup tata kelola dan mekanisme penyadapan secara lebih luas.

Pansus DPR Diharapkan Cegah Penyalahgunaan Penyadapan

Anas menegaskan, pembentukan Pansus diharapkan dapat mengembalikan praktik penyadapan pada tujuan utamanya, yakni mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan nasional.

Ia mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis atau kepentingan pribadi.

“Tanpa disalahgunakan demi kepentingan politik praktis,” pungkasnya.

Usulan Anas tersebut menempatkan DPR sebagai pihak yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan. Pembentukan Pansus, jika ditindaklanjuti, diharapkan dapat menjadi ruang evaluasi terhadap prosedur, akuntabilitas, dan batas kewenangan lembaga-lembaga terkait (RED).