JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai perdebatan politik maupun administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Neng Eem mengatakan setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan memberikan keteladanan dalam menjalankan amanah negara. Jabatan publik, menurutnya, bukan sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, setiap warga negara, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penerapan aturan, apalagi menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan publik,” ujar Neng Eem di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Ia menilai polemik persyaratan pendidikan pejabat publik harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas konstitusi dan hukum, termasuk mereka yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Neng Eem Ingatkan Pejabat Publik Tidak Boleh Kebal Hukum
Neng Eem menjelaskan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali.
Prinsip tersebut juga diperkuat melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menurutnya, ketentuan konstitusi tersebut harus diterapkan secara konsisten, termasuk dalam proses pemenuhan persyaratan untuk menduduki jabatan publik. Persoalan administrasi pencalonan, kata dia, tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis semata karena berkaitan dengan legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan. Keteladanan itu penting karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dari integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut memiliki kewenangan masing-masing sekaligus menjalankan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau checks and balances.
Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang harus menjalankan fungsi peradilan secara independen. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Putusan MA Soal Dokumen Gibran Diminta Segera Ditindaklanjuti
Terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, Neng Eem menekankan bahwa setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dipahami berdasarkan amar serta pertimbangan hukumnya secara utuh.
Putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 tersebut mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Menurut Neng Eem, pemerintah dan lembaga negara terkait perlu memastikan tindak lanjut terhadap putusan tersebut dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari komitmen menjalankan prinsip negara hukum. Karena itu, tidak boleh ada ketidakjelasan berkepanjangan yang justru menimbulkan pertanyaan dan ketidakpercayaan masyarakat.
“Jangan sampai ada ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus menghormati lembaga peradilan dan memastikan setiap konsekuensi hukum ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar,” tutupnya.
Neng Eem berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara tetap terjaga (red)
Berita terkait
