JAKARTA, BERITA SENAYAN – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi polemik ijazah pendidikannya sebelum muncul desakan pengunduran diri maupun pemakzulan. PSI menilai proses klarifikasi perlu dilakukan agar persoalan tersebut tidak terburu-buru diarahkan pada tuntutan pemberhentian.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mengaku mempertanyakan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, Gibran harus terlebih dahulu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan secara langsung kepada publik.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari seperti dikutip dari detikcom, Selasa (10/11).
Ia menilai desakan pengunduran diri maupun pemakzulan tidak seharusnya disampaikan secara tergesa-gesa ketika kesempatan klarifikasi belum diberikan kepada Gibran.
“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.
Pernyataan Bestari tersebut sekaligus merespons ultimatum Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah.
PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, Asalkan Sesuai Konstitusi
Bestari menegaskan PSI tidak mempersoalkan wacana pemakzulan Gibran melalui DPR apabila proses tersebut ditempuh berdasarkan mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemakzulan tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhirnya. Terdapat tahapan dan prosedur ketatanegaraan yang harus dijelaskan kepada masyarakat sebelum proses tersebut dijalankan.
“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.
Menurut Bestari, persoalan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden harus disikapi dengan memperhatikan mekanisme hukum dan konstitusi. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum Gibran memperoleh kesempatan menyampaikan klarifikasi.
Polemik tersebut kini menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, terutama terkait tuntutan pertanggungjawaban publik dan mekanisme konstitusional terhadap jabatan Wakil Presiden (RED)
Berita terkait
