JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah memastikan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan tidak membuat masyarakat miskin kehilangan akses pelayanan kesehatan.
Eem menilai pembaruan data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memang diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Kami meminta agar pemutakhiran data kepesertaan PBI-JK jangan sampai masyarakat yang secara faktual masih miskin dan membutuhkan bantuan justru kehilangan jaminan kesehatannya hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data. Negara harus memastikan mereka tetap mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan,” ujar Eem di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, ketepatan data tidak cukup hanya mengacu pada hasil pemeringkatan atau klasifikasi desil. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat di lapangan karena perubahan status kepesertaan PBI-JK dapat berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan.
Eem Soroti Risiko Pasien Kehilangan Jaminan Saat Berobat
Eem mengingatkan, penonaktifan kepesertaan PBI-JK bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya dapat serius bagi masyarakat, terutama pasien yang menjalani pengobatan rutin, penderita penyakit kronis, maupun warga yang membutuhkan tindakan medis segera.
Ia mencontohkan risiko ketika pasien baru mengetahui status BPJS Kesehatannya tidak aktif saat sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis.
“Jangan sampai pasien baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi karena bisa membahayakan keselamatan pasien,” tegasnya.
Karena itu, Eem meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran.
Ia juga menekankan agar mekanisme pembaruan data dibuat sederhana sehingga masyarakat yang masih memenuhi kriteria tidak kesulitan memperoleh kembali hak kepesertaannya.
Minta Reaktivasi PBI-JK Dipermudah dan Diproses Cepat
Selain pembenahan data, Eem mendorong pemerintah menyediakan mekanisme reaktivasi bagi peserta PBI-JK yang dinonaktifkan, khususnya pasien yang sedang menjalani pengobatan atau membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan.
Menurutnya, proses pengecekan status kepesertaan, pengajuan pembaruan data, hingga pengaktifan kembali harus mudah diakses dan diproses dengan cepat. Mekanisme pengaduan juga perlu memiliki respons khusus untuk kasus yang berkaitan dengan kebutuhan medis mendesak.
Eem meminta sosialisasi prosedur reaktivasi dilakukan secara luas melalui pemerintah desa, kelurahan, dan dinas sosial. Dengan begitu, warga yang mengalami ketidaksesuaian data dapat segera memperoleh solusi tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.
Legislator asal Jawa Barat tersebut menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pemutakhiran data harus memperkuat perlindungan sosial, bukan menciptakan hambatan baru bagi kelompok yang paling membutuhkan.
“Tujuan pemutakhiran data adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya (red)
Berita terkait
