JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera mengaudit seluruh sistem dan gerbang penyadapan sah (lawful interception) yang terhubung dengan jaringan operator telekomunikasi. Desakan ini muncul menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menilai, kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap akses dan penggunaan teknologi penyadapan. Menurutnya, keamanan komunikasi bukan hanya menyangkut pejabat negara, tetapi juga hak privasi seluruh masyarakat.
“Ini persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara sekaligus hak privasi warga negara. Kalau nomor Presiden saja bisa menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, bagaimana dengan nomor telepon rakyat biasa? Kepercayaan publik terhadap keamanan komunikasi kita sedang dipertaruhkan,” ujar Syamsu Rizal, Senin (9/11/2026).
Dalam perkara yang sedang ditangani Bareskrim Polri, penyidik mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Sasaran yang disebut meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga pengusaha.
Deng Ical menjelaskan, penyadapan melalui LIMS tidak harus menggunakan perangkat yang dipasang secara fisik pada telepon seluler target. Sistem tersebut dapat memanfaatkan infrastruktur intersepsi yang terintegrasi dengan jaringan operator telekomunikasi.
Karena itu, menurutnya, Komdigi perlu memastikan tata kelola akses penyadapan pada jaringan operator berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Syamsu Rizal Minta Akses Penyadapan Operator Diaudit Menyeluruh
Deng Ical meminta Komdigi memastikan siapa saja yang memiliki akses terhadap gerbang penyadapan, berapa banyak nomor yang dimasukkan ke dalam sistem, serta apa dasar hukum dan surat perintah yang digunakan dalam setiap permintaan penyadapan.
Ia juga menekankan bahwa seluruh aktivitas penyadapan harus memiliki pencatatan yang transparan, jejak audit (audit trail), dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
“Komdigi harus memastikan siapa saja yang memiliki akses ke gerbang penyadapan, berapa banyak nomor yang dimasukkan ke dalam sistem, serta apa dasar hukum dan surat perintahnya. Setiap permintaan penyadapan harus tercatat secara transparan, memiliki jejak audit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi I akan meminta penjelasan Komdigi dalam rapat kerja,” tegasnya.
Selain audit internal, Deng Ical mengusulkan pemeriksaan independen dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Audit tersebut tidak cukup hanya memeriksa perangkat dan infrastruktur jaringan, tetapi juga harus mencakup prosedur internal, mekanisme pemberian akses, serta sistem pengawasan terhadap seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan.
Ia mengusulkan hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR melalui forum tertutup dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan negara. Dengan demikian, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa membuka informasi teknis yang berpotensi menimbulkan kerawanan baru.
Menurutnya, hasil audit harus mampu mengidentifikasi celah pengawasan dan memastikan setiap aktivitas penyadapan memiliki dasar hukum yang sah. Penggunaan teknologi tersebut tidak boleh menjadi sarana untuk memata-matai masyarakat atau kepentingan politik tertentu.
Deng Ical Desak UU Penyadapan Segera Dibentuk
Lebih lanjut, Syamsu Rizal menilai kasus dugaan penyadapan ilegal semakin memperkuat urgensi pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Selama ini, ketentuan mengenai kewenangan penyadapan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan prosedur yang berbeda.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi melalui satu regulasi komprehensif yang mengatur lembaga berwenang, persyaratan penyadapan, mekanisme perizinan, pengawasan independen, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“Kita membutuhkan satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif prosedur penyadapan, lembaga yang berwenang, mekanisme pengawasan, hingga sanksi tegas bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Penyadapan harus berdasarkan izin yang sah, memiliki batas waktu, dan dapat diuji serta diperiksa kembali. Itulah prinsip negara hukum,” katanya.
Deng Ical menyambut baik rencana pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyadapan. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi tidak hanya berorientasi pada penindakan individu yang diduga terlibat, tetapi juga menghasilkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Ia menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan tidak perlu menunggu seluruh proses hukum terhadap para tersangka selesai. Pemerintah dapat segera menutup celah kelembagaan dan teknis yang berpotensi memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mempercayakan proses hukum kepada Polri. Pengadilan yang nantinya membuktikan siapa yang bersalah. Namun, pembenahan sistem tidak boleh menunggu sampai proses hukum selesai. Semua celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan penyadapan harus segera ditutup,” pungkasnya.
Deng Ical berharap audit Komdigi, keterlibatan BSSN, serta pembentukan UU Penyadapan dapat memperkuat perlindungan komunikasi nasional. Dengan demikian, teknologi penyadapan tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi tidak disalahgunakan hingga mengancam privasi dan hak warga negara (red)
Berita terkait
