JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan dan energi. Ia khawatir kebijakan tersebut justru membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan akibat pembakaran.
Daniel menilai rencana tersebut harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, rehabilitasi ekosistem, serta penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN energi dan pangan. Kebijakan ini harus dikaji secara mendalam, termasuk dampaknya terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan perlindungan lingkungan,” ujar Daniel, Senin (9/11/2026).
Ia mengingatkan, pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan pembangunan dapat menciptakan preseden buruk apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah masih tingginya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 2.733 titik panas (hotspot) secara nasional. Dari jumlah tersebut, 928 titik teridentifikasi sebagai firespot atau indikasi kebakaran, dengan sekitar 1.430 hektare lahan masih terbakar dan belum padam.
Menurut Daniel, rencana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung swasembada pangan dan energi, termasuk pengembangan bahan baku bioetanol, tidak boleh mengabaikan risiko kerusakan lingkungan.
“Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan kepada korporasi atau pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan. Kalau lahan bekas kebakaran kemudian bisa dimanfaatkan untuk proyek strategis, ini berpotensi menjadi pembenaran bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Daniel Johan Khawatir Kebijakan PSN Jadi Celah Praktik Pembakaran Hutan
Daniel juga mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan bekas karhutla tanpa penyelidikan dan penegakan hukum yang tuntas berpotensi mengaburkan tanggung jawab pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu penyebab kebakaran, status kepemilikan dan penguasaan lahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut.
“Jika lahan bekas kebakaran langsung diarahkan untuk PSN, kami khawatir pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran justru terabaikan. Pemerintah harus memastikan siapa dalang di balik kebakaran tersebut dan menindak tegas pelakunya,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang pemanfaatan lahan terdegradasi dan lahan bekas kebakaran untuk mendukung proyek pangan dan energi nasional.
Pemerintah saat ini mengidentifikasi sekitar 9,7 juta hektare lahan terdegradasi. Dari luasan tersebut, sekitar 6 juta hektare direncanakan untuk mendukung program ketahanan pangan setelah dilakukan penyesuaian terhadap kawasan hutan negara.
Namun, Hanif menegaskan bahwa lahan terdegradasi yang berada di dalam kawasan hutan tidak akan begitu saja dialihfungsikan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, kawasan hutan yang terdampak kebakaran harus dipulihkan, sedangkan pemanfaatan lahan bekas kebakaran di luar kawasan hutan perlu disinkronkan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.
Menanggapi rencana tersebut, Daniel menegaskan bahwa prioritas pemerintah seharusnya adalah memulihkan ekosistem hutan yang rusak, bukan terburu-buru mengarahkan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan proyek pembangunan.
Daniel Minta Lahan Bekas Karhutla Dipulihkan, Bukan Dialihfungsikan
Daniel menilai rehabilitasi ekosistem harus menjadi prioritas dalam penanganan lahan bekas karhutla. Pemerintah perlu memastikan kawasan yang mengalami kerusakan dipulihkan sesuai fungsi ekologisnya, terutama apabila berada di dalam kawasan hutan.
Ia juga meminta pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran diperkuat serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dilakukan secara konsisten. Menurutnya, upaya mencapai target swasembada pangan dan energi tidak boleh mengorbankan kelestarian hutan maupun melemahkan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.
“Kami menilai lahan bekas kebakaran harus dipulihkan, bukan justru dialihfungsikan. Pemerintah harus memastikan rehabilitasi berjalan dan tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan,” tegasnya.
Daniel menambahkan, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pemanfaatan lahan memiliki dasar kajian lingkungan yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai ambisi mengejar target pembangunan justru menciptakan insentif baru bagi perusakan hutan. Pemerintah harus tegas, lahan bekas karhutla dipulihkan dan pelaku pembakaran harus ditindak,” pungkas Daniel.
Ia berharap pemerintah dapat menyeimbangkan agenda pembangunan pangan dan energi dengan perlindungan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pencapaian target produksi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan ekologis (red)
Berita terkait
