JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anisah Syakur, mendesak pemerintah dan DPR segera memperkuat revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak menyusul meninggalnya remaja berusia 17 tahun yang menjadi korban kekerasan oleh anggota keluarganya di Bojongsari, Depok, Jawa Barat.
Menurut Anisah, peristiwa tragis tersebut menjadi peringatan serius bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Bahkan, lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak justru dapat menjadi lokasi terjadinya kekerasan.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya remaja yang menjadi korban kekerasan oleh anggota keluarganya sendiri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi rentan, bahkan ketika berada di lingkungan keluarga. Karena itu, penguatan perlindungan anak tidak bisa ditunda. Revisi UU Perlindungan Anak harus segera didorong agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Anisah di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kasus tersebut bermula pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 13.40 WIB di kawasan Bojongsari, Depok. Korban mengalami luka bakar hingga 80 persen dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Setelah mengalami kondisi kritis dan koma, korban akhirnya meninggal dunia pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 11.45 WIB.
Anisah menilai kasus tersebut menambah daftar persoalan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Karena itu, perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kekerasan terjadi, tetapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan sejak dini.
Anisah Syakur: Rumah Harus Menjadi Tempat Paling Aman bagi Anak
Anisah mengatakan keluarga seharusnya menjadi lingkungan pertama yang memberikan perlindungan, rasa aman, kasih sayang, dan pendidikan bagi anak. Ketika kekerasan justru terjadi di lingkungan keluarga, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi pengasuhan.
“Orang yang paling dekat dengan anak seharusnya menjadi pihak yang melindungi, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, kita patut khawatir terhadap hilangnya rasa aman dan kepercayaan anak terhadap lingkungan keluarganya sendiri. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa rumah harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah.
“Jangan sampai anak justru harus mencari rasa aman di luar rumah karena tidak mendapatkannya dari keluarganya sendiri. Rumah harus menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak. Karena itu, pengawasan, edukasi keluarga, serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi kekerasan harus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Anisah, pemerintah perlu memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap potensi kekerasan, meningkatkan edukasi pengasuhan positif, serta menyediakan jalur pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Penanganan juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang layak.
Anisah Desak Revisi UU Perlindungan Anak Dipercepat
Urgensi penguatan perlindungan anak juga terlihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sepanjang Januari hingga April 2026, KPAI menerima pengaduan sebanyak 426 kasus anak. Dari jumlah tersebut, 209 kasus dalam klaster pemenuhan hak anak berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Anisah menilai data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus memiliki mekanisme pencegahan serta pengawasan yang mampu mendeteksi potensi kekerasan sebelum menimbulkan korban.
Karena itu, revisi UU Perlindungan Anak perlu diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan, memperjelas mekanisme perlindungan dan penanganan korban, serta meningkatkan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak anak.
“Revisi UU Perlindungan Anak menjadi kebutuhan mendesak. Kita tidak boleh terus-menerus bersikap reaktif setelah anak menjadi korban, apalagi sampai kehilangan nyawa. Regulasi harus mampu memperkuat perlindungan sejak hulu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan pengaduan, hingga pemulihan korban. Jangan sampai ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena kekerasan yang seharusnya bisa dicegah,” tegasnya.
Anisah berharap pemerintah, DPR, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen bersama untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Menurutnya, memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan juga kewajiban negara.
Ia menegaskan perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional agar setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan tanpa ancaman kekerasan (red)
Berita terkait
