JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal terhadap 18 anak warga negara Indonesia (WNI) yang kini berada di Singapura.
Hasbiallah yang akrab disapa Hasbi menilai kasus tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan penanganan serius. Ia meminta kepolisian tidak hanya memproses pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga mengendalikan jaringan perdagangan anak tersebut.
“Ini tragedi kemanusiaan. Tidak boleh didiamkan. Harus diusut setuntas-tuntasnya siapa dalang dan pelakunya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya wajib kita lindungi,” tegas alumnus Timur Tengah tersebut di Jakarta, Senin (09/11).
Berdasarkan informasi Kementerian Sosial, 18 anak yang menjadi korban jaringan perdagangan anak hasil pengungkapan Polda Jawa Barat pada 2025 saat ini berada di Singapura. Sebagian telah memperoleh status kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat, sedangkan delapan anak lainnya masih menjalani proses persidangan terkait pengangkatan anak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena proses adopsi lintas negara harus mengikuti ketentuan hukum Indonesia dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Hasbi Minta Polri Bongkar Aktor Intelektual Sindikat Perdagangan Anak
Menurut Hasbi, mekanisme pengangkatan anak antarnegara atau inter-country adoption di Indonesia sebenarnya telah diatur secara ketat. Setiap permohonan wajib melalui Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Tim tersebut melibatkan unsur kepolisian, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Sosial.
Selain melalui mekanisme lintas lembaga, calon orang tua angkat juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya kewajiban tinggal sekurang-kurangnya dua tahun di Indonesia, batas usia maksimal 55 tahun, kesamaan agama dengan calon anak angkat, persetujuan tertulis pemerintah negara pemohon, serta asesmen kesehatan fisik dan psikologis.
Hasbi menilai ketentuan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan diawasi secara ketat. Jangan sampai prosedur pengangkatan anak yang seharusnya melindungi kepentingan anak justru dimanfaatkan sebagai kedok untuk menjalankan perdagangan manusia.
“Kalau seluruh prosedur dijalankan dengan benar dan konsisten, seharusnya hak-hak anak kita bisa terlindungi. Jangan sampai mekanisme adopsi justru dijadikan kedok untuk melakukan perdagangan manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila proses penyidikan menemukan bukti keterlibatan sindikat TPPO dalam pengangkatan anak tersebut, Polri harus mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak yang merekrut, mengurus dokumen, menampung, hingga mengirim anak ke luar negeri.
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku yang menjalankan transaksi atau mengurus administrasi. Penelusuran harus menjangkau pihak yang diduga menjadi pengendali dan memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan anak.
Hasbiallah Ilyas: Negara Tidak Boleh Kalah Hadapi Sindikat TPPO
Lebih lanjut, Hasbi meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan mengutamakan perlindungan anak selama proses penanganan perkara berlangsung.
Ia menekankan bahwa anak-anak korban perdagangan manusia membutuhkan perlindungan hukum, pemulihan kondisi psikologis, serta kepastian mengenai identitas dan masa depan mereka.
Hasbi juga meminta koordinasi antara Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga perlindungan anak diperkuat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang layak.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak-hak anak tetap menjadi prioritas, termasuk dalam proses penelusuran asal-usul, pemulihan, dan kemungkinan pemulangan ke Indonesia sesuai kepentingan terbaik bagi anak.
“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Otak pelakunya harus dikejar, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah menghadapi sindikat perdagangan anak,” pungkasnya.
Hasbi memastikan Komisi III DPR RI akan memberikan perhatian terhadap pengusutan perkara tersebut. Ia berharap penegakan hukum berjalan menyeluruh sehingga jaringan perdagangan anak lintas negara dapat dibongkar dan kejadian serupa tidak kembali terulang (red)
Berita terkait
