JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Assoc. Prof. Dr. Eric Hermawan, menilai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai menteri paling diingat publik menjadi bukti nyata kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama di sektor energi.
Menurut Eric, tingginya keteringatan publik terhadap Bahlil merupakan modal yang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata. Ia mengingatkan bahwa popularitas seorang pejabat tidak boleh berhenti pada tingginya pengenalan masyarakat, tetapi harus dibuktikan melalui hasil kerja yang dapat dirasakan langsung.
Pernyataan Eric disampaikan pada Minggu (25/10/2026), menyusul hasil survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih yang dirilis pada Sabtu (24/10/2026). Dalam survei tersebut, Bahlil memperoleh angka 37,5 persen pada kategori top of mind atau menteri yang paling spontan diingat responden. Angka pengenalan Bahlil meningkat menjadi 70,4 persen ketika responden diberikan daftar nama menteri.
Eric menilai hasil tersebut patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan sektor energi membutuhkan tanggung jawab besar. Pasalnya, kebijakan energi dan sumber daya mineral berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari keterjangkauan energi hingga investasi dan kemandirian ekonomi nasional.
Popularitas Bahlil Berujung Kepercayaan Publik
Eric menilai hasil survei IPO memiliki makna lebih luas daripada sekadar menunjukkan nama menteri yang paling dikenal masyarakat. Baginya, hasil tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Bahlil untuk memperkuat hubungan antara kebijakan energi dan kebutuhan rakyat.
Menurut Eric, tingginya perhatian publik perlu diikuti dengan tata kelola yang baik, transparansi, serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, keteringatan masyarakat terhadap seorang pejabat dapat berkembang menjadi kepercayaan yang didukung oleh hasil kerja nyata.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak cukup dinilai berdasarkan peningkatan produksi, investasi, atau penerimaan negara. Pemerintah perlu memperhatikan keterjangkauan energi, kepastian pasokan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam.
Eric berpandangan, masyarakat perlu memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam melalui mekanisme yang legal, aman, dan berkelanjutan. Hal itu, menurutnya, menjadi bagian penting untuk memastikan kekayaan energi Indonesia memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Eric menilai momentum hasil survei tersebut juga relevan bagi agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap kebijakan sektor energi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Selain itu, Eric mendorong agar pengembangan energi bersih dan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Investasi berkualitas, penguatan industri dalam negeri, dan penciptaan lapangan kerja hijau dinilai berpotensi membuka peluang baru bagi generasi muda.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan perlu memiliki sasaran yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi. Penilaian terhadap sektor energi, menurutnya, harus mempertimbangkan dampak konkret kebijakan terhadap masyarakat, bukan hanya tingkat popularitas pejabat yang menjalankannya.
Eric berharap Bahlil dapat menjadikan hasil survei IPO sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat akuntabilitas. Ia menekankan bahwa perhatian publik perlu dijawab dengan kinerja yang konsisten dan manfaat pembangunan yang semakin merata.
“Popularitas adalah modal, kepercayaan adalah amanah, dan kinerja nyata adalah pembuktian,” demikian penekanan Eric dalam pernyataannya.
Menurutnya, keberhasilan seorang menteri pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian energi, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi Indonesia (red)
Berita terkait
