JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, mendesak pemerintah mengevaluasi total mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Ia menyoroti kesiapan sarana pemadaman, koordinasi lintas sektor, hingga strategi menangani kebakaran di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan khusus.
Menurut Syarif, pengalaman menghadapi karhutla setiap tahun semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan dan kesiapsiagaan. Evaluasi diperlukan agar penanganan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan tidak terus mengulang persoalan yang sama.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif kepada wartawan, Senin (19/10/2026).
Ia menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas langkah pencegahan, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, dan strategi pemadaman berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya.
Syarif juga mengingatkan bahwa karhutla berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, keselamatan petugas, dan aktivitas ekonomi warga.
Syarif Fasha Soroti Koordinasi Pemerintah dan Kesiapan Helikopter
Syarif menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian yang membidangi kehutanan.
Menurutnya, pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi harus diperjelas agar upaya pencegahan hingga pemulihan pascakebakaran dapat berjalan efektif. Koordinasi yang lemah berpotensi menimbulkan saling lempar tanggung jawab ketika kebakaran terjadi.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Selain persoalan koordinasi, legislator dari daerah pemilihan Jambi tersebut menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk helikopter water bombing yang digunakan untuk menjatuhkan air dari udara ke titik kebakaran.
Berdasarkan pengamatannya di Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar kesiapan armada benar-benar sejalan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Ia menekankan bahwa keberadaan peralatan pemadaman saja tidak cukup. Kesiapan operasional, dukungan personel, serta koordinasi dengan tim pemadam di darat juga perlu diperhatikan agar sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
“Jadi jangan berjalan hanya mengedepankan sektor masing-masing,” pungkas Syarif.
Kebakaran Gambut Butuh Strategi Khusus dan Mitigasi Berkelanjutan
Syarif turut mengingatkan bahwa kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kebakaran di lahan biasa. Api dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga penanganannya membutuhkan strategi khusus dan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman di permukaan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyesuaikan metode penanganan dengan kondisi lahan, termasuk melalui pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar api tidak meluas ke wilayah sekitarnya.
Menurut Syarif, strategi mitigasi harus disiapkan sebelum kebakaran kembali terjadi. Pemerintah perlu memanfaatkan evaluasi dari kejadian sebelumnya untuk menentukan kebutuhan peralatan, kesiapan personel, serta pola koordinasi yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah rawan karhutla.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Dampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, keselamatan petugas, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi harus menjadi bagian dari evaluasi.
Syarif berharap pemerintah dapat menjadikan karhutla tahunan sebagai pelajaran untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih terencana. Dengan koordinasi lintas sektor, peralatan yang siap digunakan, dan strategi yang sesuai dengan kondisi lapangan, risiko kebakaran berulang diharapkan dapat ditekan.
Baginya, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak, bukan sekadar respons ketika bencana sudah terjadi (red)
Berita terkait
