JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti tekanan harga telur ayam di tingkat peternak yang dinilai berkaitan dengan tingginya biaya produksi, terutama harga pakan, jagung, dan bungkil kedelai.
Hal itu disampaikan Titiek saat menemui peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Ayam Petelur Rakyat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Para peternak menyampaikan keluhan karena harga telur di tingkat peternak membuat mereka mengalami kerugian sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.
Titiek menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Direktur Utama Bulog untuk mencari solusi terkait ketersediaan dan harga jagung yang menjadi salah satu komponen utama pakan.
“Setelah ini saya akan menghubungi Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional dan Dirut Bulog meminta supaya stok dan harga jagung untuk para peternak dikendalikan sehingga tidak merugikan para peternak,” kata Titiek.
Titiek Minta Pemerintah Kendalikan Jagung dan Serap Telur Peternak
Menurut Titiek, persoalan yang dihadapi peternak tidak hanya berkaitan dengan harga jagung dan pakan. Ketika produksi telur meningkat, persoalan lain muncul karena hasil produksi tidak selalu terserap pasar sehingga harga di tingkat peternak dapat mengalami tekanan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme penyerapan telur ketika produksi melimpah.
“Bagaimana caranya pemerintah harus menyerap telur-telur yang sudah diproduksi oleh para peternak. Jangan sampai telur yang sudah diproduksi justru tidak terserap dan akhirnya merugikan para peternak,” ujarnya.
Titiek mengatakan penyerapan telur dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang membutuhkan komoditas tersebut. Dengan mekanisme itu, produksi peternak tetap memiliki pasar sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menilai persoalan perunggasan perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan bahan baku pakan, harga jagung, biaya produksi, harga telur hingga mekanisme penyerapan hasil produksi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan satu persoalan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha peternak.
Titiek Soeharto Usulkan Badan Khusus Tangani Persoalan Pakan
Selain mendorong pengendalian harga jagung dan penyerapan telur, Titiek mengungkapkan Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani persoalan pakan.
Badan tersebut nantinya diharapkan mengurusi kebutuhan pakan untuk berbagai sektor, mulai dari peternakan sapi, kambing, unggas hingga perikanan seperti budidaya ikan dan udang.
“Komisi IV mengusulkan kepada Pemerintah untuk dibentuk badan yang khusus mengurusi pakan, baik untuk ternak sapi, kambing, unggas maupun budidaya ikan dan udang,” katanya.
Menurut Titiek, badan khusus tersebut juga dapat diberikan kewenangan untuk mengatur impor bahan baku pakan apabila memang diperlukan. Pemerintah dengan demikian diharapkan memiliki instrumen yang lebih kuat dalam menjaga ketersediaan dan harga pakan.
“Badan ini nanti yang akan melakukan impor bahan pakan kalau memang diperlukan, tidak diserahkan pada swasta sehingga harga pakan bisa dikendalikan pemerintah,” ujarnya.
Titiek menegaskan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari solusi yang lebih menyeluruh terhadap persoalan biaya pakan yang selama ini menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha peternakan dan perikanan (red)
Berita terkait
