JAKARTA, BERITA SENAYAN – Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google dalam laporan *Influence Operations Bulletin* kuartal III 2026 menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan untuk memperkuat kemampuan generasi muda dalam memilah informasi di ruang digital.

Kanal-kanal tersebut ditindak karena terindikasi melakukan *Coordinated Inauthentic Behavior* (CIB), yakni aktivitas digital tidak autentik yang dilakukan secara terorganisasi, antara lain melalui penggunaan akun palsu dan penyebaran konten secara terkoordinasi.

Habib Syarief mengatakan, platform digital kini telah menjadi salah satu ruang belajar bagi anak-anak dan generasi muda. Karena itu, ruang tersebut harus terlindungi dari informasi manipulatif yang dapat memengaruhi cara berpikir dan membentuk persepsi keliru.

“Platform digital saat ini sudah menjadi ruang belajar kedua bagi anak-anak kita. Jangan sampai ruang tersebut justru dipenuhi informasi manipulatif yang merusak nalar kritis dan membentuk persepsi keliru,” ujarnya.

Habib Syarief Dorong Literasi Digital Masuk Kurikulum

Legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperkuat literasi digital kritis dalam kurikulum pendidikan.

Menurutnya, peserta didik tidak cukup hanya diajarkan menggunakan teknologi. Mereka juga perlu memahami cara kerja algoritma, memeriksa kredibilitas sumber, serta memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Ia turut meminta pemerintah memperkuat pelatihan literasi media bagi guru dan dosen agar mampu membimbing peserta didik menghadapi disinformasi, perundungan siber, dan manipulasi opini di media sosial.

“Literasi digital harus menjadi bagian penting dari proses pembelajaran, bukan sekadar seminar atau kegiatan seremonial. Kita ingin generasi muda yang cakap teknologi sekaligus kritis, beretika, dan tidak mudah dimanipulasi,” tegasnya.

Habib Syarief juga meminta pemerintah membangun koordinasi dengan platform digital untuk mendorong transparansi moderasi konten, akuntabilitas algoritma, serta perlindungan anak di ruang digital.

Buzzer dan Manipulasi Opini Jadi Sorotan

Selain aspek pendidikan, Habib Syarief menyoroti praktik penggunaan pasukan siber komersial atau buzzer untuk memperbesar pengaruh secara artifisial. Menurutnya, penutupan ribuan kanal tersebut perlu menjadi bahan refleksi bagi aktor politik, ekonomi, maupun sosial yang mengandalkan manipulasi persepsi dalam membentuk opini publik.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap memiliki batas dan harus memperhatikan aturan yang berlaku. Setiap platform memiliki Pedoman Komunitas (*Community Guidelines*) yang mengatur perilaku pengguna sejak mereka membuat akun.

“Model pembentukan opini melalui manipulasi persepsi terbukti rapuh di hadapan sistem keamanan platform global, sekaligus merusak modal sosial dan kepercayaan publik,” tegas Habib Syarief.

Ia menambahkan, menjaga ruang digital yang sehat bukan hanya tanggung jawab platform, melainkan juga bagian dari upaya bersama mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Menjaga ruang digital yang sehat merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya (red)