BATANG, BERITA SENAYAN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan keluarga korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tidak dibebani biaya pengobatan.
Jaminan tersebut disampaikan Gibran saat bertolak langsung ke Batang, Senin (28/9/2026), untuk melihat penanganan korban sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal.
Gibran menegaskan korban yang masih menjalani perawatan harus mendapatkan pelayanan hingga pulih. Sementara korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan tetap harus memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran.
Kepastian pembiayaan menjadi salah satu perhatian pemerintah karena penanganan korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sebelumnya, pemerintah daerah melaporkan ratusan warga telah mendapatkan penanganan setelah mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang.
Gibran Minta Korban Tetap Mendapat Perawatan
Gibran menempatkan kondisi kesehatan korban sebagai prioritas dalam penanganan kasus tersebut. Menurut dia, pelayanan medis tidak boleh berhenti hanya karena pasien telah diperbolehkan meninggalkan fasilitas kesehatan.
Korban yang masih membutuhkan perawatan harus mendapatkan pelayanan sampai kondisi kesehatannya pulih. Sedangkan mereka yang sudah kembali ke rumah tetapi mengalami keluhan lanjutan tetap harus dapat mengakses pemeriksaan medis.
Pemerintah juga memastikan mekanisme pembiayaan pengobatan berjalan dengan baik di fasilitas kesehatan yang menangani korban. Dengan demikian, keluarga tidak perlu khawatir mengenai beban biaya selama proses pemulihan.
Kunjungan Gibran berlangsung ketika penanganan korban masih menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebelumnya, jumlah warga yang mengalami dugaan gangguan kesehatan terus bertambah dalam beberapa hari setelah kejadian. Data Dinas Kesehatan Batang pada 26 September mencatat 589 kasus dugaan keracunan, dengan 127 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan bukan hanya penanganan awal, tetapi juga kesinambungan pelayanan bagi korban yang masih mengalami gejala.
Selain pelayanan medis, kepastian bagi keluarga menjadi bagian penting dari penanganan. Pemerintah diharapkan memastikan informasi mengenai kondisi korban, akses pemeriksaan, serta pembiayaan dapat disampaikan secara jelas kepada keluarga.
Evaluasi SPPG Jadi Perhatian Setelah Kasus Meluas
Selain persoalan kesehatan korban, Gibran meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama berkaitan dengan keamanan pangan.
Evaluasi tersebut mencakup standar higiene, proses dan waktu pengolahan makanan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tegas Gibran.
Langkah evaluasi menjadi penting karena sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah persoalan dalam pemeriksaan SPPG Bawang. Salah satunya berkaitan dengan pengolahan telur yang dilakukan sejak malam dan dipanaskan kembali beberapa jam kemudian. Namun, temuan tersebut belum dinyatakan sebagai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat.
BGN juga telah memberikan sanksi suspend kategori berat terhadap SPPG Bawang dan mencopot kepala SPPG tersebut setelah menemukan pelanggaran SOP. BGN menyatakan evaluasi dan investigasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan.
Gibran menegaskan penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Karena itu, ia meminta investigasi segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” ungkapnya.
Hasil investigasi nantinya diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG, khususnya dalam memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kualitas.
Dengan penanganan korban, kepastian pembiayaan, serta evaluasi sistem keamanan pangan, pemerintah berupaya memastikan persoalan di Batang tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan program MBG ke depan (red)
Berita terkait
