JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, meminta pemerintah memastikan penurunan harga referensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada November 2026 tidak berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi CPO periode 1–30 November 2026 sebesar US$978,90 per metrik ton (MT). Angka tersebut turun US$63,25 atau 6,07 persen dibandingkan harga referensi Oktober 2026 yang mencapai US$1.042,15 per MT.

Pemerintah juga menetapkan bea keluar CPO sebesar US$124 per MT dan pungutan ekspor sebesar 12,5 persen dari harga referensi, atau setara US$122,36 per MT.

“Turunnya harga referensi CPO tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan harga TBS petani. Petani swadaya yang tidak punya kemitraan dengan pabrik selalu paling cepat merasakan dampaknya. Jangan sampai beban penurunan harga ditimpakan seluruhnya kepada mereka,” tegas Ida di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ida mengatakan tekanan harga mulai dirasakan petani di sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur, misalnya, harga TBS periode 16–31 Oktober 2026 turun Rp66,51 per kilogram atau 1,88 persen menjadi Rp3.476,09 per kilogram.

Ida Minta Pabrik Sawit Patuhi Harga Penetapan Pemerintah

Melihat kondisi tersebut, Ida meminta pemerintah daerah dan dinas perkebunan memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS). Pabrik diminta tetap membeli TBS petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia juga meminta tindakan tegas terhadap pabrik yang membeli TBS di bawah harga penetapan. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar penurunan harga referensi CPO tidak menjadi celah bagi perusahaan untuk menekan harga di tingkat petani, terutama petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan dengan pabrik.

Ida turut menyoroti dasar perhitungan harga referensi CPO November 2026. Kementerian Perdagangan menggunakan rata-rata harga periode 20 September hingga 19 Oktober 2026 dari tiga sumber, yakni Bursa CPO Indonesia sebesar US$869,07 per MT, Bursa Malaysia US$1.088,73 per MT, dan pasar Rotterdam US$1.443,90 per MT.

Karena selisih harga antarsumber lebih dari US$40, pemerintah menggunakan rata-rata dua sumber yang paling dekat dengan median, yaitu Bursa Malaysia dan Bursa CPO Indonesia.

“Ini catatan serius. Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, tetapi harga di bursa kita justru sekitar US$220 per ton di bawah Malaysia. Kementerian Perdagangan perlu memperkuat Bursa CPO Indonesia agar mencerminkan harga yang wajar dan menjadi acuan dunia, bukan malah menarik turun harga referensi yang ujungnya dirasakan petani,” ujar Ida.

Ida Minta Dana Sawit dan Ekspor Berpihak kepada Petani

Selain persoalan harga, Ida meminta dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) benar-benar memberikan manfaat bagi petani sawit rakyat.

Menurutnya, dana tersebut perlu dikembalikan kepada petani melalui berbagai program, antara lain peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan pupuk, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

“Petani ikut menanggung pungutan ekspor melalui harga TBS yang mereka terima. Sudah sepatutnya manfaatnya juga kembali kepada mereka,” katanya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan BUMN, Ida juga meminta pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mendukung pembenahan tata kelola ekspor sawit. Namun, jangan sampai muncul margin atau biaya baru dalam rantai ekspor yang akhirnya dibebankan kepada petani lewat harga TBS yang lebih rendah,” ujarnya.

Ida memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal persoalan tersebut melalui rapat bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan kebijakan harga dan ekspor sawit harus berpihak kepada jutaan petani sawit rakyat yang menjadi tulang punggung industri kelapa sawit nasional (red)