JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, meminta pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo dilakukan sesuai aturan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri. Ia mengingatkan, majelis sidang etik harus dibentuk secara tepat karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.
Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil menjelaskan, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri mengatur bahwa ketua majelis harus memiliki pangkat dan jabatan lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.
“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat diperiksa atau disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam mekanisme organisasi Polri, prinsipnya atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi menjadi pembalikan hierarki dan menimbulkan persoalan legitimasi,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua Umum PKB tersebut menyebut jumlah jenderal bintang empat aktif saat ini sangat terbatas. Karena itu, penentuan ketua majelis KKEP harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus independensi agar proses persidangan berlangsung kredibel.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah Kapolri memimpin sidang secara langsung atau menunjuk pejabat lain yang memiliki pangkat setara dan memenuhi prinsip independensi.
“Jangan sampai proses etik ini justru menimbulkan polemik baru karena persoalan siapa yang berwenang memimpin persidangan. Kalau sejak awal komposisi majelisnya bermasalah, putusannya juga berpotensi dipersoalkan, baik dari sisi legitimasi maupun kewibawaan institusi,” tegasnya.
Gus Jazil Ingatkan Sidang Etik Tidak Hentikan Proses Pidana
Selain persoalan komposisi majelis, Gus Jazil mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan jalan pintas untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Ia menilai dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum memiliki dimensi hukum yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polri. Karena itu, pihak-pihak yang diduga terlibat harus ditelusuri berdasarkan peran masing-masing.
“Kalau benar ditemukan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan persoalan etik semata. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing,” katanya.
Gus Jazil menegaskan, sidang etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme berbeda yang harus tetap berjalan secara paralel. Pemeriksaan etik tidak boleh menghalangi pengungkapan dugaan tindak pidana maupun pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini selesai hanya dengan putusan etik. Jika ada dugaan tindak pidana, proses pidananya harus tetap berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Tiga Tuntutan Gus Jazil untuk Transparansi Kasus Penyadapan
Untuk memastikan penanganan kasus berjalan transparan, Gus Jazil menyampaikan tiga tuntutan konkret. Pertama, proses pidana harus tetap dilanjutkan dan tidak berhenti pada pemeriksaan etik.
Kedua, negara harus memberikan perlindungan kepada pelapor. Ia mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bareskrim pada 30 Oktober 2026.
Menurut Gus Jazil, pelapor tidak boleh menghadapi intimidasi, mutasi yang bersifat menghukum, ataupun kriminalisasi akibat keberaniannya mengungkap dugaan penyimpangan.
Ketiga, pemerintah perlu membenahi sistem penyadapan secara menyeluruh. Ia mendorong percepatan pembentukan undang-undang penyadapan terpadu yang mengatur mekanisme perizinan melalui penetapan pengadilan serta pengawasan independen terhadap sistem teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.
Gus Jazil berharap penanganan perkara tersebut tidak hanya menghasilkan proses etik yang sesuai aturan, tetapi juga memastikan seluruh dugaan pelanggaran hukum ditangani secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (red)

Berita terkait