JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak revisi Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan nyata bagi pencipta, musisi, koreografer, dan seniman tradisional dari praktik eksploitasi di tengah pesatnya perkembangan industri digital.

Menurut Habib Syarief, pembaruan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi pendaftaran karya. Revisi undang-undang tersebut harus menjamin keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta kedaulatan kreator atas karya yang mereka hasilkan.

Hal itu disampaikan Habib Syarief dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang menghadirkan sejumlah praktisi musik, budayawan, akademisi, dan pakar hukum, Senin (16/11/2026).

Ia menilai perkembangan platform digital menghadirkan ironi bagi industri kreatif Indonesia. Karya musik, tarian, dan seni budaya dapat dinikmati jutaan hingga miliaran kali melalui berbagai platform, tetapi penciptanya belum tentu memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.

“Jangan sampai musisi, koreografer, dan seniman tradisional kita justru hidup dalam kesulitan ekonomi ketika karya mereka terus diputar, digunakan, dan menghasilkan keuntungan bagi pihak lain. Ada ketimpangan antara nilai ekonomi yang dihasilkan industri digital dengan kesejahteraan para penciptanya,” ujarnya.

Habib Syarief Soroti Royalti dan Perlindungan Karya Seni

Habib Syarief mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang perlu dijawab dalam penyusunan RUU Hak Cipta. Pertama, pembenahan tata kelola royalti dan penguatan perlindungan hak ekonomi musisi.

Ia menyoroti kritik terhadap transparansi dan akurasi penghimpunan serta distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan berkembangnya layanan streaming digital atau Digital Service Provider (DSP), seperti Spotify dan YouTube. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai proporsi pembayaran royalti kepada pencipta lagu dari pemanfaatan karya di platform digital.

Karena itu, ia mendorong agar RUU Hak Cipta memperkuat mekanisme pengawasan, audit, dan transparansi pengelolaan royalti.

“Jangan sampai sistem pengelolaan royalti justru menjadi hambatan bagi pencipta untuk mendapatkan hak ekonominya. Negara harus memastikan tata kelolanya transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi musisi untuk menentukan mekanisme pengelolaan haknya,” tegasnya.

Persoalan kedua adalah perlindungan terhadap koreografi, karawitan, dan seni tradisional di era media sosial. Habib Syarief menilai platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan layanan video pendek lainnya memang membuka peluang bagi karya seni Indonesia untuk dikenal lebih luas.

Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penggunaan karya tanpa izin maupun tanpa mencantumkan identitas penciptanya. Karena itu, perlindungan hukum harus mampu menjawab praktik pemanfaatan karya di ruang digital.

Hak Cipta Perlu Punya Nilai Ekonomi dan Kepastian Hukum

Persoalan ketiga yang disoroti Habib Syarief adalah kepastian hukum terhadap kontrak dan valuasi kekayaan intelektual. Ia menilai pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan belum berjalan optimal, meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Salah satu tantangan utamanya adalah belum tersedianya mekanisme penilaian atau appraisal kekayaan intelektual yang kredibel. Selain itu, ekosistem pasar yang dapat memberikan kepastian terhadap nilai ekonomi suatu karya juga dinilai belum kuat.

Kondisi tersebut membuat lembaga perbankan masih menghadapi keraguan untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan.

Habib Syarief menilai revisi UU Hak Cipta perlu memberikan kepastian terhadap kontrak pemanfaatan karya sekaligus memperkuat sistem penilaian kekayaan intelektual. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya diakui sebagai karya yang dilindungi secara hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penciptanya.

Melalui pembaruan regulasi tersebut, ia berharap negara mampu memastikan para kreator memperoleh hak ekonomi secara adil, terlindungi dari penggunaan karya tanpa izin, serta memiliki posisi yang lebih kuat dalam ekosistem industri kreatif digital (red)