JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir. Ia menilai, persoalan kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas dibandingkan pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP dengan nilai kontrak sekitar Rp10,8 miliar.
Menurut Usman, hingga kini masih banyak masyarakat pesisir menghadapi persoalan ekonomi, keterbatasan sarana perikanan, hingga kesulitan mengakses bantuan pemerintah. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran kementerian.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat pesisir. Mereka memiliki kontribusi besar terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional, tetapi masih banyak yang kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menilai besarnya anggaran untuk jasa influencer perlu dievaluasi, terutama ketika nelayan dan masyarakat pesisir masih membutuhkan dukungan nyata untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Tentu sangat melukai rasa keadilan ketika ada anggaran miliaran rupiah untuk membayar jasa influencer, sementara di sisi lain masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang kesulitan mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, akses BBM, hingga dukungan permodalan. Mereka setiap hari berjuang menghidupi keluarga dan menjadi bagian penting dari sektor kelautan kita, tetapi masih membutuhkan perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Usman Soroti Kemiskinan dan Keterbatasan Nelayan Pesisir
Usman menegaskan persoalan masyarakat pesisir tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterbatasan kapal dan alat tangkap, sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, terbatasnya akses permodalan, serta minimnya sarana dan prasarana perikanan masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti angka kemiskinan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut mencapai 17,74 juta orang. Sekitar 3,9 juta orang di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Bantuan kapal, alat tangkap, kemudahan akses BBM, dukungan permodalan, serta peningkatan fasilitas perikanan dinilai lebih mendesak untuk menjawab persoalan yang dihadapi nelayan.
Usman meminta KKP memastikan setiap program dan belanja kementerian memiliki manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Dengan demikian, anggaran negara tidak hanya digunakan untuk mendukung kegiatan publikasi, tetapi juga menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi nelayan.
Usman Minta KKP Buka Rincian Kontrak Influencer Rp10,8 Miliar
Selain meminta evaluasi prioritas anggaran, Usman mendesak KKP membuka secara transparan rincian pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp10,8 miliar yang menjadi sorotan ICW.
Transparansi tersebut, menurutnya, harus mencakup tujuan pengadaan, mekanisme pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai. Dengan keterbukaan informasi, publik dapat menilai apakah penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Ia menilai keterbukaan menjadi penting agar penggunaan anggaran kementerian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, terlebih ketika masih banyak persoalan nelayan yang membutuhkan penanganan langsung.
“Kami meminta agar alokasi anggaran KKP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Jangan sampai anggaran untuk publikasi program justru lebih menonjol, sementara persoalan nelayan yang membutuhkan penanganan langsung belum terselesaikan. Prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Usman berharap KKP menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menentukan prioritas belanja kementerian. Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran sektor kelautan dan perikanan perlu diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir serta meningkatkan kesejahteraan mereka (red)
Berita terkait
