JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memimpin rapat pembahasan tingkat I RUU Statistik bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS).
Rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 17.15 WIB itu dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sekretariat Negara. BPS turut hadir sebagai lembaga yang nantinya menjadi pelaksana utama undang-undang tersebut setelah disahkan.
Dalam pembahasan itu, Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah berhasil menyepakati sekitar 300 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terutama terhadap substansi yang telah memiliki kesamaan pandangan antara kedua pihak.
Lalu Hadrian menyebut kesepakatan tersebut sebagai kemajuan dalam proses pembahasan RUU Statistik. Ia berharap regulasi baru ini dapat menghadirkan pembaruan mendasar dalam tata kelola statistik nasional.
“Alhamdulillah, dalam pembahasan hari ini kita telah menyepakati sekitar 300 DIM. Ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah memiliki kesamaan pandangan terhadap sejumlah substansi yang dibahas. Tentu, masih ada beberapa persoalan yang membutuhkan pendalaman, tetapi kita berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan undang-undang yang benar-benar menjawab kebutuhan bangsa,” ujar Lalu Hadrian.
DPR dan Pemerintah Sepakat Perkuat Posisi Kelembagaan BPS
Salah satu substansi penting yang disepakati dalam pembahasan adalah penguatan kelembagaan BPS. DPR dan pemerintah sepakat memperkuat posisi BPS sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang statistik, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta tetap menjalankan tugas secara independen.
Lalu Hadrian menegaskan, penguatan kelembagaan BPS menjadi salah satu substansi utama dalam RUU Statistik. Menurutnya, posisi kelembagaan yang kuat dan independensi diperlukan untuk menjaga objektivitas serta kredibilitas data yang dihasilkan.
“Menurut kami, penguatan kelembagaan BPS merupakan salah satu ruh penting dalam RUU Statistik ini. BPS harus memiliki posisi kelembagaan yang kuat, bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dan tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini penting agar data statistik yang dihasilkan benar-benar objektif, kredibel, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak,” tegasnya.
Penguatan tersebut juga diharapkan memperjelas posisi dan kewenangan BPS dalam penyelenggaraan statistik nasional. Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga diharapkan semakin kuat sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Lalu Hadrian, pembahasan RUU Statistik tidak hanya berfokus pada perubahan kelembagaan BPS, tetapi juga mencakup pembenahan tata kelola statistik nasional secara menyeluruh. Hal ini penting karena data statistik menjadi salah satu fondasi dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan publik, penganggaran, hingga evaluasi program pemerintah.
RUU Statistik Ditargetkan Jadi Fondasi Data Nasional Terpercaya
Meski sekitar 300 DIM telah disepakati, Panja Komisi X DPR RI bersama pemerintah masih akan melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah DIM yang belum mencapai kesepakatan. Beberapa isu krusial masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut sebelum proses pembahasan tingkat I diselesaikan.
Lalu Hadrian berharap RUU Statistik dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan data yang independen, berkualitas, dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan negara.
Ia menilai kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan kebijakan pemerintah. Karena itu, pembenahan tata kelola statistik perlu diarahkan untuk memastikan data yang dihasilkan dapat menjadi rujukan dalam berbagai proses pembangunan.
“Kami ingin RUU Statistik ini menjadi fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan statistik nasional. Undang-undang ini harus mampu menjamin ketersediaan data yang akurat, berkualitas, independen, dan terpercaya. Karena pada akhirnya, data yang berkualitas adalah salah satu modal utama bagi negara untuk mengambil keputusan yang tepat dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Lalu Hadrian (red)
Berita terkait
