JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly atau akrab disapa Amure, mendesak pemerintah memprioritaskan guru dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ia menilai kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus segera dituntaskan.
“Kami meminta pemerintah memprioritaskan guru dalam pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan melainkan ujung tombak, sehingga jika ingin pendidikan kita maju maka guru harus menjadi prioritas utama,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Amure mencontohkan kondisi guru honorer di daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan. Menurutnya, banyak tenaga pengajar di wilayah tersebut telah mengabdi selama 5 hingga 15 tahun tanpa memperoleh kejelasan status kepegawaian.
Ia khawatir ketidakpastian yang berlangsung lama dapat menggerus motivasi mengajar dan menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah diminta mempercepat pengangkatan PPPK guru dengan formasi yang disesuaikan kebutuhan sekolah.
“Jangan sampai guru yang telah bertahun-tahun mencerdaskan anak bangsa justru kalah prioritas. Negara harus hadir memberikan kepastian, pengangkatan PPPK guru harus dipercepat, formasinya disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya harus lebih adil,” tegasnya.
Amure Usulkan Empat Langkah Percepatan Pengangkatan PPPK Guru
Legislator senior PKB tersebut merumuskan empat langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penataan tenaga pendidik non-ASN.
Pertama, pemerintah perlu menetapkan formasi PPPK guru berdasarkan kebutuhan riil sekolah. Kedua, memberikan skema afirmasi khusus bagi guru honorer senior serta tenaga pendidik yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ketiga, mempercepat proses administrasi dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Keempat, memastikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hak guru PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Langkah ketiga adalah mempercepat proses administrasi dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Keempat, pemerintah wajib memastikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan hak guru PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Amure.
Ia juga menyoroti kurang proaktifnya sejumlah pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi guru kepada pemerintah pusat. Padahal, kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah masih belum terpenuhi.
Menurut Amure, koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat, terutama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan ketersediaan formasi sekaligus anggaran penggajian guru PPPK di daerah.
“Pemerintah daerah harus aktif mengusulkan formasi sesuai kebutuhan riil sekolah agar persoalan kekurangan guru tidak terus berlarut. Tidak boleh ada lagi alasan keterbatasan anggaran daerah yang mengorbankan nasib pengabdian para guru,” ucapnya.
Amure: Kesejahteraan Guru Jadi Fondasi Pendidikan Berkualitas
Amure menegaskan, pembangunan infrastruktur fisik sekolah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila kesejahteraan tenaga pendidik masih terabaikan. Menurutnya, pemenuhan hak dasar guru merupakan fondasi penting untuk membangun ekosistem pendidikan nasional yang unggul dan berdaya saing global.
Ia menilai kepastian status kepegawaian, perlindungan hak, serta kesejahteraan guru harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan. Dengan dukungan tersebut, para tenaga pendidik diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih optimal.
“Guru yang sejahtera merupakan kunci utama lahirnya sistem pendidikan yang kuat. Ketika negara memberikan perhatian dan kepastian hukum kepada guru, sesungguhnya kita sedang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” pungkasnya (red)
Berita terkait
