JAKARTA, BERITA NUSANTARA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dipo Nusantara, mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan ini menyusul kelangkaan Pertalite, solar bersubsidi, hingga minyak tanah yang memicu antrean panjang kendaraan dan keresahan masyarakat di sejumlah kabupaten.
Dipo mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan masyarakat yang diterimanya saat melaksanakan kunjungan reses di Kabupaten Ende, Ngada, Nagekeo, hingga Manggarai Barat. Sejumlah sopir angkutan umum dan pelaku usaha mengaku harus mengantre berjam-jam, bahkan bermalam di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi mendapatkan BBM.
“Kami meminta agar Pertamina dan BPH Migas melakukan evaluasi menyeluruh distribusi BBM di Pulau Flores. Pada pelaksanaan reses, sopir angkutan umum dan pelaku usaha mengeluh harus mengantre berjam-jam, bahkan ada yang terpaksa bermalam di sekitar SPBU hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar,” ujar Dipo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola penyaluran energi secara mendasar. Evaluasi harus mencakup penetapan kuota, kesiapan stok di terminal BBM, hingga jalur pengangkutan dan distribusi logistik.
“Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas harus serius melihat persoalan ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kelangkaan terus berulang tanpa ada penyelesaian mendasar yang menyentuh akar masalah,” tegasnya.
Dipo Soroti Kuota BBM Flores yang Harus Sesuai Kebutuhan Riil
Dipo mengingatkan, Pulau Flores memiliki karakteristik geografis kepulauan dan tantangan infrastruktur jalan yang berbeda dibandingkan wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa. Karena itu, penetapan kuota BBM tidak semestinya hanya didasarkan pada perhitungan administratif.
Menurutnya, alokasi BBM harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, kondisi geografis, serta dinamika konsumsi di setiap wilayah. Dengan begitu, ketersediaan energi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat SPBU dan pangkalan.
“Ketersediaan stok di terminal BBM tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan apabila masyarakat di tingkat SPBU dan pangkalan masih kesulitan mendapatkan bahan bakar. Alokasi kuota harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata Dipo.
Ia menilai, evaluasi distribusi juga perlu memastikan jalur pengangkutan logistik berjalan efektif agar pasokan tidak terhambat sebelum sampai ke masyarakat. Persoalan kelangkaan, menurutnya, harus ditangani dari hulu hingga hilir, bukan hanya dengan memastikan stok tersedia di terminal BBM.
Pengawasan SPBU Diperketat, Penyalahgunaan BBM Subsidi Harus Dicegah
Selain persoalan kuota dan distribusi, Dipo meminta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di tingkat hilir diperketat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah potensi penimbunan maupun penyalahgunaan oleh pihak yang mencari keuntungan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Pengawasan bersama dinilai perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak mengalami kebocoran.
“Pengawasan di SPBU dan pangkalan harus diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Negara tidak boleh membiarkan hak masyarakat kecil dirampas oleh praktik penyimpangan tata niaga energi,” pungkasnya.
Dipo berharap Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas segera menindaklanjuti keluhan masyarakat Flores melalui evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan, perbaikan distribusi diperlukan agar kelangkaan BBM tidak terus berulang dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu (red)
Berita terkait
