JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, meminta pemerintah pusat dan daerah mengevaluasi secara menyeluruh penutupan pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Penutupan tersebut berdampak pada sekitar 1.100 pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Eva menilai peristiwa ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan berhentinya operasional satu perusahaan. Menurutnya, penutupan pabrik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap iklim investasi, keberlanjutan industri manufaktur, serta perlindungan tenaga kerja di daerah.
“Kami prihatin atas penutupan pabrik yang berdampak pada sekitar 1.100 pekerja. Pemerintah harus hadir memastikan para pekerja mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pekerjaan baru. Pada saat yang sama, kita perlu mengevaluasi mengapa industri yang sudah berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja akhirnya memindahkan kegiatan produksinya ke daerah lain,” ujar Eva, Jumat (13/11/2026), di Jakarta.
Pabrik PWI 6 diketahui menghentikan operasional secara permanen pada 24 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan pemerintah daerah, salah satu faktor yang disampaikan perusahaan adalah berakhirnya masa sewa gedung yang tidak diperpanjang. Kegiatan produksi perusahaan selanjutnya direncanakan berpindah ke wilayah lain.
Eva Minta Hak 1.100 Pekerja Terdampak PHK Dipastikan Terpenuhi
Eva menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh proses pemutusan hubungan kerja (PHK) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal itu mencakup pemenuhan hak pekerja, seperti pesangon, upah yang masih menjadi kewajiban perusahaan, serta hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan tenaga kerja dan kepastian berusaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling menanggung beban ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menghentikan atau memindahkan kegiatan produksinya,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, Eva juga mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi daya saing industri. Faktor tersebut meliputi biaya operasional, kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur, hingga kondisi iklim usaha di daerah.
Ia turut meminta agar setiap dugaan gangguan eksternal atau praktik yang merugikan kegiatan industri ditelusuri secara objektif. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai ada praktik-praktik yang mengganggu kegiatan usaha dan membuat investor tidak merasa aman. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Kita membutuhkan investasi yang tidak hanya datang, tetapi juga bertahan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Siapkan Pekerjaan Baru bagi Korban PHK
Selain memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, Eva meminta pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi sekitar 1.100 pekerja terdampak. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain memfasilitasi penempatan kerja di perusahaan lain, menyediakan pelatihan vokasi, meningkatkan keterampilan, serta memberikan dukungan bagi pekerja yang ingin mengembangkan usaha mandiri.
Menurut Eva, penyelesaian persoalan penutupan pabrik tidak boleh berhenti pada urusan administrasi PHK. Pemerintah perlu memastikan para pekerja memiliki kesempatan untuk kembali memperoleh penghasilan sehingga kehidupan keluarga mereka tetap terjaga.
“Jangan berhenti pada penyelesaian administrasi PHK. Yang lebih penting adalah bagaimana 1.100 pekerja ini bisa kembali memperoleh penghasilan dan melanjutkan kehidupan keluarganya. Pemerintah harus memastikan ada langkah pemulihan yang nyata,” pungkas Eva (red)
Berita terkait
