Contender dan Komprador: Bahasa Kekuasaan Doli Kurnia dalam Pertarungan Politik

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Politik memiliki bahasa tersendiri. Ada istilah yang lahir dari ruang akademik, berkembang dalam perdebatan ideologi, kemudian digunakan untuk menggambarkan perilaku aktor-aktor yang berebut pengaruh. Dua di antaranya adalah contender dan komprador. Keduanya bukan sekadar istilah asing untuk memperindah pernyataan politik. Di baliknya terdapat sejarah panjang mengenai perebutan kekuasaan, kepentingan ekonomi, loyalitas, dan relasi antara kekuatan politik.

Dua kata itu, dihadirkan kembali ke ruang publik oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Contender dikeluarkan saat menanggapi pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026). Sementara kata Komprador disampaikan saat isu liar Munaslub Partai Golkar lewat sebaran flyer yang mencatut nama dirinya sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Publik patut memahami bahwa istilah tersebut memiliki bobot konseptual yang cukup serius. Lantas, apa makna contender dan komprador dalam perspektif teori politik?

Contender: Mereka yang Berebut dan Menantang Kekuasaan

Secara bahasa, contender berasal dari kata kerja bahasa Inggris contend, yang berarti bersaing, memperjuangkan, atau memperebutkan sesuatu. Dalam ilmu politik, istilah ini merujuk pada aktor atau kelompok yang berupaya memperoleh pengaruh terhadap kekuasaan, kebijakan, maupun kepemimpinan.

Salah satu pemikir yang menggunakan konsep contender secara sistematis adalah sosiolog politik Amerika Serikat, Charles Tilly. Dalam bukunya From Mobilization to Revolution (1978), Tilly menjelaskan bahwa contender for power merupakan kelompok yang mengerahkan sumber dayanya untuk memengaruhi pemerintah. Tilly menulis dalam bukunya itu :

Contender: any group which, during some specified period, applies pooled resources to influence the government. Contenders include challengers and members of the polity. A member is any contender which has routine, low-cost access to resources controlled by the government; a challenger is any other contender.

Artinya, seorang contender tidak selalu harus menjadi penantang resmi dalam sebuah pemilihan. Ia bisa berupa kelompok kepentingan, faksi organisasi, elite partai, maupun kekuatan sosial yang memiliki sumber daya dan agenda politik.

Dalam konteks partai politik, perebutan posisi Presiden atau bahkan Ketua Umum Partai Politik merupakan salah satu bentuk kontestasi. Ada kelompok yang mempertahankan kepemimpinan, ada yang menawarkan alternatif, dan ada pula yang berusaha membangun dukungan melalui konsolidasi internal.

Di sinilah teori Tilly menjadi relevan. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh kemampuan memobilisasi sumber daya, membangun jaringan, serta memengaruhi keputusan partai dan organisasi.

Dengan demikian, keberadaan contender dalam partai politik sebenarnya bukan sesuatu yang menyimpang. Kontestasi justru menjadi bagian dari kehidupan organisasi demokratis selama berlangsung melalui aturan dan mekanisme yang disepakati.

Komprador: Dari Pedagang Perantara Menjadi Istilah Politik

Ahmad Doli Kurnia juga mengeluarkan kembali kata ‘Komprador’ berkaitan dengan isu liar Munaslub Partai Golkar yang mencatut namanya dalam sebuah poster. Berbeda dengan contender, istilah komprador memiliki sejarah yang lebih panjang dan mempunyai muatan ideologis lebih kuat.

Kata comprador berasal dari bahasa Portugis, yang secara harfiah berarti pembeli. Istilah ini berkembang dalam sejarah perdagangan kolonial, terutama di Tiongkok abad ke-19. Komprador awalnya merujuk pada pedagang atau perantara lokal yang membantu perusahaan asing menjalankan aktivitas perdagangan di pasar domestik.

Yen-p’ing Hao, dalam bukunya The Comprador in Nineteenth Century China: Bridge between East and West (1970), menguraikan bagaimana kelompok komprador menjadi penghubung antara perusahaan-perusahaan Barat dengan masyarakat dan pasar Tiongkok. Mereka memiliki akses, jaringan, serta kedudukan ekonomi karena menjadi perantara kepentingan perdagangan asing.

Namun, dalam perkembangan pemikiran Marxis dan teori ketergantungan, makna komprador mengalami perubahan. Istilah tersebut tidak lagi sekadar menunjuk pedagang perantara, melainkan elite lokal yang kepentingannya terhubung dengan kekuatan kapital asing.

Paul A. Baran, melalui The Political Economy of Growth (1957), menggunakan perspektif ekonomi politik untuk menjelaskan bagaimana imperialisme mempertahankan ketergantungan negara-negara berkembang melalui struktur ekonomi dan elite yang menopang kepentingan modal asing.

Pemikiran serupa juga ditemukan dalam tulisan Mao Zedong, The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party (1939). Mao membedakan kekuatan borjuasi nasional dengan borjuasi komprador yang memiliki hubungan kepentingan dengan imperialisme asing.

Dalam tradisi tersebut, komprador memperoleh makna negatif: aktor lokal atau internal partai yang dianggap menjadi perpanjangan tangan kepentingan kekuatan lain.

Ketika Istilah Ekonomi Menjadi Senjata Politik

Menariknya, penggunaan istilah komprador tidak berhenti dalam kajian kolonialisme dan imperialisme. Istilah ini kemudian masuk ke dalam perdebatan politik kontemporer sebagai metafora bagi individu atau kelompok yang dianggap bekerja untuk kepentingan pihak lain.

Dalam konteks internal organisasi, penyebutan komprador dapat dibaca sebagai tudingan bahwa ada aktor internal partai yang tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan organisasi, melainkan diduga membawa agenda pihak tertentu.

Namun, perlu garis pembatas yang jelas. Pengertian komprador dalam teori ekonomi politik klasik berkaitan dengan struktur ketergantungan terhadap modal dan kekuatan asing. Penggunaan istilah tersebut untuk konflik internal partai merupakan perluasan makna atau metafora politik, bukan definisi akademik yang sepenuhnya sama.

Di sinilah pernyataan Doli menjadi menarik. Ketika ia menyebut adanya komprador internal, sesungguhnya ia sedang menggunakan bahasa politik yang mengandung pesan mengenai loyalitas, kepentingan, dan dugaan adanya agenda tersembunyi.

Golkar dan Kontestasi Kepentingan

Golkar merupakan organisasi politik besar dengan sejarah panjang, jaringan kekuasaan, serta kepentingan elektoral yang luas. Dinamika internalnya tentu tidak dapat dilepaskan dari persaingan pengaruh di antara para elite.

Dalam perspektif teori pluralisme politik, sebagaimana dikembangkan Robert Dahl dalam Who Governs? (1961), kekuasaan tidak selalu terkonsentrasi pada satu individu. Ia tersebar di antara berbagai kelompok yang saling memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Karena itu, kontestasi atau munculnya contender bukan ancaman otomatis bagi organisasi atau sebuah negara. Yang menjadi persoalan adalah ketika persaingan tidak lagi berjalan berdasarkan aturan kelembagaan, tetapi berubah menjadi pertarungan kepentingan yang merusak kepercayaan dan legitimasi organisasi.

Sementara itu, istilah komprador mengandung tuduhan yang jauh lebih berat. Ia bukan sekadar menyebut seseorang sebagai pesaing, tetapi mempertanyakan untuk siapa seseorang bekerja dan kepentingan siapa yang sesungguhnya diperjuangkan.

Pada akhirnya, dua istilah ini memberikan pelajaran penting tentang partai politik dan negara. Contender menggambarkan aktor yang memperebutkan pengaruh, sedangkan komprador menggambarkan dugaan ketergantungan atau keberpihakan kepada kepentingan pihak lain.

Namun, dalam demokrasi, keduanya harus ditempatkan secara proporsional. Menjadi pesaing bukan berarti berkhianat. Berbeda pandangan bukan berarti menjadi alat pihak lain. Sebab, dalam politik, pertarungan kekuasaan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika label ideologis digunakan untuk menggantikan pembuktian. Jadi, politik boleh keras, tetapi istilah harus tetap memiliki makna. Dan di sinilah Doli Kurnia menunjukkan kapasitasinya sebagai politisi berpengalaman. Begitulah kira-kira (red)