AMBON, BERITA SENAYAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum dan memberikan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut tanpa bukti.
Bantahan itu disampaikan Bahlil saat memberikan pidato dalam pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Ia juga membantah kabar mengenai pertemuan tertutup dengan sejumlah perwira tinggi kepolisian sekitar tiga jam sebelum penangkapan yang dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan.
Bahlil mengaku terkejut ketika mengetahui namanya ikut terseret dalam narasi yang beredar di media sosial. Dalam informasi tersebut, ia disebut sebagai ketua umum partai politik yang menggelar pertemuan dengan sejumlah jenderal kepolisian sebelum mereka diamankan.
“Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” ujar Bahlil.
Ia meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, menyebarkan informasi yang menyeret nama seseorang tanpa dasar yang jelas merupakan persoalan serius.
“Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya,” tegasnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa langkah hukum yang disampaikannya bukan sekadar gertakan. Ia menyatakan akan segera mengirimkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tersebut.
Bahlil Beri Tenggat 3×24 Jam, Singgung Marwah Partai Golkar
Bahlil menyatakan akan memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak yang diduga menyebarkan informasi tersebut untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pernyataannya.
“Saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut reputasi dirinya sebagai individu, tetapi juga kehormatan Partai Golkar yang saat ini dipimpinnya. Menurutnya, tuduhan terhadap seorang ketua umum berpotensi menyeret nama baik organisasi politik.
“Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur? Nanti lama-lama orang baru bangun tidur mimpi, enggak tahu malam minum apa, tiba-tiba bicara bangsa,” tambahnya.
Bahlil mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi tetap harus disertai tanggung jawab. Ia menolak jika ruang demokrasi digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi merugikan pihak lain.
Sebelumnya, isu yang menyeret nama Bahlil berkembang di tengah pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut juga memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Narasi mengenai dugaan pertemuan antara pimpinan partai politik dan sejumlah jenderal kepolisian beberapa jam sebelum penangkapan turut beredar melalui media sosial dan siniar politik.
Namun, Bahlil secara tegas membantah keterlibatannya dalam pertemuan tersebut. Ia meminta pihak yang menyebarkan tuduhan agar membuktikan pernyataannya atau menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku (RED).
Berita terkait
