JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ada sesuatu yang patut direnungkan dari perkembangan ekonomi Vietnam. Ketika negara itu sedang berusaha mempertahankan pertumbuhan mendekati dua digit, banyak daerah di Indonesia masih berhadapan dengan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tambah, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Kontras itu bukan untuk mempertentangkan Vietnam dengan Indonesia. Vietnam justru menarik untuk dipelajari karena menunjukkan satu hal penting: pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya karena sebuah negara memiliki sumber daya, tetapi karena sumber daya tersebut diorganisasi menjadi sebuah mesin ekonomi yang bekerja.
Pada 3 Oktober 2026, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 9,95 persen pada kuartal III 2026. Setelah tumbuh 8,15 persen pada kuartal I dan 8,81 persen pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Januari-September 2026 mencapai 9,01 persen. Pada periode yang sama, industri dan konstruksi tumbuh 11,21 persen, sedangkan jasa tumbuh 8,69 persen.
Angka tersebut penting, tetapi bukan semata-mata untuk dikagumi. Yang lebih penting adalah melihat apa yang berada di belakangnya: investasi, produksi, industri, tenaga kerja, infrastruktur, perdagangan, konsumsi, dan pasar yang bergerak dalam keterhubungan.
Pertanyaan bagi Indonesia bukanlah bagaimana menjadi Vietnam. Pertanyaannya adalah: apa yang dapat dipelajari Indonesia dari cara Vietnam membangun keterhubungan ekonomi tersebut, dan bagaimana prinsip itu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi di daerah?
Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang beragam, posisi geografis strategis, serta ratusan kabupaten dan kota dengan karakter ekonomi yang berbeda. Namun potensi tersebut tidak otomatis menjadi pertumbuhan.
Pertumbuhan membutuhkan mesin. Dan mesin itu harus dibangun di tempat kegiatan ekonomi berlangsung: di daerah.
Dari Potensi Menjadi Mesin Pertumbuhan
Hampir setiap kabupaten dan kota memiliki potensi. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, hingga posisi geografis yang dapat menjadi keunggulan. Masalahnya, potensi sering berhenti sebagai kata yang indah dalam dokumen perencanaan.
Daerah disebut memiliki potensi kopi, tetapi tidak memiliki industri pengolahan. Memiliki perikanan, tetapi nilai tambahnya dinikmati di tempat lain. Memiliki destinasi wisata, tetapi rantai ekonomi di sekitar wisata belum berkembang. Memiliki kawasan industri, tetapi pemasok lokal belum terhubung dengan industri besar.
Padahal pertumbuhan ekonomi bekerja melalui rangkaian yang sederhana: Investasi → Produksi → Tenaga Kerja → Pendapatan → Pasar → Penerimaan → Investasi kembali. Persoalan muncul ketika rantai tersebut terputus.
Dinas investasi bekerja sendiri. Dinas tenaga kerja menjalankan pelatihan sendiri. Infrastruktur dibangun melalui program sektoral. UMKM memperoleh program pemberdayaan. Pendidikan berjalan dengan agenda tersendiri. Masing-masing program mungkin benar. Tetapi pertumbuhan tidak lahir dari kumpulan program yang berdiri sendiri.
Pertumbuhan lahir ketika program-program tersebut bertemu dalam satu ekosistem ekonomi. Di sinilah pelajaran dari Vietnam menjadi relevan.
Bukan untuk meniru kebijakannya secara mentah, melainkan untuk memahami prinsipnya: investasi harus bertemu produksi, produksi harus bertemu tenaga kerja, tenaga kerja harus didukung keterampilan, produk harus bertemu pasar, dan infrastruktur harus mengikuti arus ekonomi.
Bupati dan Wali Kota sebagai Arsitek Ekonomi
Dalam kerangka tersebut, Bupati dan Wali Kota memiliki posisi yang sangat penting. Kepala daerah tidak perlu menjadi pelaku usaha. Pemerintah tidak boleh menggantikan peran dunia usaha. Tetapi pemerintah daerah dapat menciptakan kondisi agar dunia usaha mampu bergerak lebih cepat dan lebih pasti.
Di sinilah kepala daerah perlu bergeser dari sekadar administrator menjadi arsitek ekosistem ekonomi daerah. Ia harus mampu melihat hubungan antara investasi, tata ruang, infrastruktur, tenaga kerja, UMKM, pendidikan, perbankan, industri, pasar, dan APBD.
Dunia usaha membawa investasi. Masyarakat menyediakan tenaga kerja sekaligus menjadi pelaku ekonomi. UMKM dapat menjadi pemasok. Perbankan menyediakan pembiayaan. Sekolah dan lembaga pelatihan menyiapkan keterampilan. Pemerintah daerah bertugas menghubungkan seluruh unsur tersebut dalam satu arah pertumbuhan.
Karena itu, keberhasilan kepala daerah tidak semestinya hanya dibaca dari berapa banyak program yang terlaksana atau berapa besar anggaran terserap.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak kegiatan ekonomi baru yang tumbuh karena kebijakan pemerintah daerah?
APBD Bukan Sekadar Anggaran
Cara pandang terhadap APBD juga perlu berubah. Pertanyaan bukan hanya berapa besar anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi berapa besar kegiatan ekonomi yang dapat digerakkan melalui belanja tersebut. Jalan bukan sekadar proyek konstruksi. Jalan harus menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
Pelatihan tenaga kerja bukan sekadar kegiatan tahunan. Pelatihan harus mengikuti kebutuhan dunia usaha. Pembangunan kawasan bukan sekadar membangun gedung. Kawasan harus menghasilkan kegiatan ekonomi. Pasar bukan sekadar tempat transaksi. Ia harus menjadi bagian dari rantai produksi dan distribusi. Dengan cara pandang tersebut, APBD menjadi pengungkit, bukan sekadar pengeluaran.
Tentu APBD tidak mungkin menjadi sumber seluruh pertumbuhan. Justru kekuatan APBD terletak pada kemampuannya menciptakan kondisi agar modal masyarakat dan dunia usaha dapat bergerak lebih besar.
Investasi Bukan Sekadar Angka
Daerah sering berlomba menampilkan nilai investasi. Namun investasi yang besar tidak otomatis berarti dampak ekonomi yang besar.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa UMKM yang menjadi pemasok? Berapa produksi yang dihasilkan? Berapa nilai tambah yang tinggal di daerah? Apakah ada transfer teknologi? Apakah produk masuk pasar nasional atau ekspor?
Dengan demikian, ukuran keberhasilan investasi harus bergeser dari besarnya modal yang masuk menuju kualitas dampaknya. Pemerintah daerah juga harus mengubah cara menawarkan daerah kepada investor. Jangan hanya mengatakan, “Daerah kami memiliki lahan luas.”
Investor membutuhkan jawaban yang lebih lengkap: di mana lahannya, bagaimana tata ruangnya, bagaimana akses jalannya, bagaimana listrik dan airnya, bagaimana tenaga kerjanya, apa bahan bakunya, bagaimana perizinannya, siapa pasarnya, dan bagaimana model usahanya.
Daerah harus bergerak dari sekadar menjual potensi menjadi menyiapkan proyek. Potensi harus berubah menjadi proyek yang siap dipertemukan dengan investor.
Dari Bahan Baku Menjadi Nilai Tambah
Salah satu persoalan klasik ekonomi daerah adalah menjual bahan mentah. Petani menghasilkan komoditas. Nelayan menghasilkan ikan. Daerah menghasilkan mineral. Tetapi pengolahan, pengemasan, merek, distribusi, dan pemasaran sering terjadi di tempat lain. Akibatnya, daerah memperoleh bagian yang relatif kecil dari nilai ekonomi yang sebenarnya dapat diciptakan.
Karena itu, rantai ekonomi perlu didorong bergerak: Bahan baku → Pengolahan → Produk bernilai tambah → Merek → Pasar → Ekspor. Inilah makna penting hilirisasi pada tingkat daerah.
Hilirisasi bukan hanya urusan industri besar. Pengolahan kopi, kakao, hasil laut, hortikultura, pangan, kerajinan, hingga produk kreatif juga merupakan bentuk penciptaan nilai tambah. Ketika pengolahan tumbuh di daerah, dampaknya tidak berhenti pada satu perusahaan. Ia menciptakan kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, transportasi, kemasan, pergudangan, pembiayaan, jasa, hingga perdagangan. Muncullah apa yang dapat disebut sebagai rantai pertumbuhan lokal.
UMKM Jangan Hanya Menjadi Penerima Bantuan
Dalam ekosistem tersebut, UMKM perlu ditempatkan secara berbeda. Selama ini pemberdayaan UMKM sering diukur dari jumlah pelatihan, bantuan, atau peserta yang dibina. Ukuran yang lebih substantif adalah: berapa UMKM yang berhasil masuk ke pasar dan menjadi bagian dari rantai pasok?
Jika sebuah daerah memiliki industri makanan, UMKM dapat menjadi pemasok bahan baku dan kemasan. Jika daerah memiliki kawasan wisata, UMKM dapat memasok kuliner, kerajinan, transportasi, dan jasa. Jika terdapat industri manufaktur, UMKM dapat menjadi pemasok komponen maupun jasa pendukung.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya diberdayakan agar bertahan. UMKM didorong agar naik kelas karena terhubung dengan kegiatan ekonomi yang lebih besar.
Tenaga Kerja Harus Mengikuti Arah Investasi
Persoalan tenaga kerja juga harus dibalik cara berpikirnya. Jangan memulai dengan pertanyaan, “Pelatihan apa yang akan diberikan?” Mulailah dengan pertanyaan, “Pekerjaan apa yang akan tumbuh?” Dari sana rantainya menjadi: Investasi → kebutuhan tenaga kerja → kompetensi → pelatihan → sertifikasi → rekrutmen.
Jika daerah memilih industri pengolahan sebagai salah satu mesin pertumbuhan, pendidikan vokasi harus mengikuti kebutuhan industri tersebut. Jika pariwisata menjadi prioritas, tenaga kerja harus disiapkan untuk perhotelan, kuliner, pemanduan wisata, transportasi, pemasaran digital, dan pengelolaan destinasi.
Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan bukan lagi program yang berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari strategi ekonomi daerah. Infrastruktur Mengikuti Arus Ekonomi Infrastruktur juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi.
Pertanyaan awalnya sederhana: Dari mana barang diproduksi dan ke mana barang akan bergerak? Karena itu, pembangunan harus menghubungkan: Sentra produksi → pusat pengolahan → gudang → distribusi → pasar atau pelabuhan → konsumen.
Jalan produksi, pasar, kawasan industri, pelabuhan, jaringan listrik, air baku, pergudangan, dan akses digital harus dilihat sebagai satu sistem. Dengan cara ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan aset fisik. Ia menghasilkan konektivitas ekonomi.
Tiga Mesin Pertumbuhan, Bukan Seratus Program
Setiap kabupaten dan kota tidak perlu memiliki seratus prioritas. Justru kepala daerah perlu berani memilih. Maksimal tiga sektor dapat ditetapkan sebagai mesin pertumbuhan utama berdasarkan keunggulan daerah. Daerah pertanian dapat memilih agroindustri. Daerah pesisir dapat memilih perikanan dan pengolahan. Daerah wisata dapat mengembangkan pariwisata yang terhubung dengan kuliner, UMKM, transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif.
Daerah industri dapat memperkuat kawasan industri sekaligus jaringan pemasok lokal. Daerah perkotaan dapat mengembangkan perdagangan, jasa, ekonomi digital, industri kreatif, dan logistik. Daerah dengan sumber daya mineral dapat mendorong hilirisasi dengan memperhatikan nilai tambah dan keberlanjutan lingkungan. Tidak ada satu resep untuk semua daerah. Yang diperlukan adalah ketepatan memilih mesin pertumbuhan.
Formula 7–5–3–1
Agar gagasan tersebut mudah diterapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan formula sederhana: 7–5–3–1. Tujuh indikator: pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, produktivitas, pasar dan ekspor, nilai tambah lokal, serta kapasitas fiskal/PAD. Lima penggerak: investasi, produksi dan industri, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pasar dan ekspor. Tiga mesin pertumbuhan: maksimal tiga sektor prioritas yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Satu pusat kendali: mekanisme koordinasi yang memungkinkan Bupati dan Wali Kota memantau investasi, produksi, lapangan kerja, infrastruktur, UMKM, pasar, dan PAD secara berkala. Formula ini bukan formula Vietnam.
Ini adalah cara sederhana bagi Indonesia untuk menerjemahkan pelajaran tentang keterhubungan pertumbuhan ke dalam konteks daerah.
Seratus Hari untuk Memulai
Kepala daerah tidak harus menunggu lima tahun untuk memulai. Dalam seratus hari pertama, pemerintah daerah dapat melakukan lima pekerjaan mendasar: memetakan struktur ekonomi, memilih tiga mesin pertumbuhan, menyusun proyek investasi yang siap ditawarkan, memetakan kebutuhan tenaga kerja dan infrastruktur, serta mengidentifikasi UMKM yang dapat masuk rantai pasok.
Hambatan tata ruang, lahan, perizinan, regulasi, dan koordinasi antarinstansi juga perlu segera dipetakan. Yang dibutuhkan bukan seratus program baru. Yang dibutuhkan adalah peta jalan pertumbuhan yang dapat diukur.
Indonesia Tidak Harus Menjadi Vietnam
Indonesia tidak harus menjadi Vietnam. Indonesia memiliki struktur ekonomi, wilayah, penduduk, sumber daya, dan sistem pemerintahan yang berbeda. Namun Vietnam memberikan sebuah cermin penting: pertumbuhan tinggi membutuhkan keterhubungan.
Investasi harus terhubung dengan produksi. Produksi dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dengan pendidikan. Produksi dengan pasar. UMKM dengan rantai pasok. Infrastruktur dengan pusat kegiatan ekonomi. Indonesia memiliki peluang membangun modelnya sendiri.
Desentralisasi memungkinkan setiap daerah menemukan mesin pertumbuhannya sesuai keunggulan masing-masing. Daerah tidak harus memiliki sektor unggulan yang sama. Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengubah keunggulan lokal menjadi kegiatan ekonomi yang produktif dan terhubung dengan pasar nasional maupun global.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki satu mesin pertumbuhan nasional. Indonesia dapat memiliki ratusan mesin pertumbuhan daerah yang bekerja secara bersamaan.
Dari Vietnam untuk Indonesia, Dari Indonesia untuk Daerah
Vietnam dan Indonesia sama-sama berada dalam lingkungan ekonomi ASEAN yang semakin kompetitif. Ketika Vietnam memperkuat industri dan ekspornya, Indonesia perlu melihat bukan hanya apa yang terjadi di tingkat nasional, tetapi juga bagaimana posisi daerah-daerah Indonesia dalam perubahan rantai produksi regional.
Investor tidak melihat Indonesia hanya sebagai sebuah nama negara. Mereka melihat kawasan industri, pelabuhan, tenaga kerja, biaya logistik, energi, air, lahan, kepastian perizinan, dan kedekatan dengan pasar. Karena itu, daya saing Indonesia pada akhirnya juga merupakan persoalan kualitas daerah.
Dari kabupaten. Dari kota. Dari kawasan produksi. Dari kualitas tenaga kerja. Dari konektivitas. Dari kemampuan pemerintah daerah menciptakan ekosistem ekonomi yang bekerja. Di sinilah pelajaran Vietnam menjadi relevan.
Bukan untuk membuat Indonesia menjadi Vietnam. Tetapi untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan nasional pada akhirnya harus memiliki mesin-mesin ekonomi yang bekerja di seluruh wilayah Indonesia.
Penutup: Kepala Daerah sebagai Arsitek Pertumbuhan
Pada akhirnya, gagasan tentang Bupati dan Wali Kota sebagai arsitek pertumbuhan bukan sekadar perubahan istilah. Ini adalah perubahan cara melihat pemerintahan daerah. Kepala daerah bukan sekadar pengguna APBD. Ia adalah penghubung antara potensi daerah dan peluang ekonomi.
Jalan bukan sekadar jalan, tetapi penghubung produksi dengan pasar. Sekolah vokasi bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi penyedia tenaga kerja bagi kegiatan ekonomi. UMKM bukan sekadar penerima bantuan, tetapi calon pemasok dalam rantai nilai.
Investasi bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi modal yang harus menghasilkan pekerjaan, produksi, teknologi, dan nilai tambah. Jika cara berpikir tersebut berhasil dibangun, pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi sekadar angka yang ditunggu setiap akhir tahun. Ia menjadi hasil dari sebuah mesin yang dirancang, dijalankan, diukur, dan terus diperbaiki.
Maka pelajaran terbesar dari Vietnam bukanlah bagaimana Indonesia mengejar angka pertumbuhan tertentu. Pelajaran terbesarnya adalah: bagaimana membangun mesin ekonomi yang membuat pertumbuhan tinggi menjadi mungkin. Dan mesin itu tidak hanya berada di Jakarta. Mesin itu ada di setiap kabupaten dan kota.
Di sanalah Bupati dan Wali Kota memiliki peran strategis: mengubah potensi menjadi produksi, produksi menjadi pekerjaan, pekerjaan menjadi pendapatan, pendapatan menjadi pasar, dan seluruhnya menjadi pertumbuhan ekonomi daerah.
*Maulana Sumarlin, penulis adalah Founder DE HMS Consulting
Berita terkait
