JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, menyoroti dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap aktivitas masyarakat, khususnya sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.
Sorotan tersebut disampaikan setelah jajaran DPRD Kota Banjarmasin mengadukan dampak kabut asap karhutla dalam audiensi bersama Fraksi PKB DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani, mengungkapkan kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat kegiatan belajar siswa di wilayah tersebut harus dilakukan secara daring selama lebih dari satu bulan.
“Hampir satu bulan lebih anak-anak sekolah di Banjarmasin melakukan pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara yang membahayakan karena kabut asap karhutla. Kami berharap pemerintah pusat memperkuat langkah pencegahan,” ungkap Neli.
Menanggapi kondisi tersebut, Syafruddin meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan karhutla agar dampaknya tidak terus meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Syafruddin Soroti Dampak Karhutla terhadap Pendidikan
Syafruddin mengatakan karhutla tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dapat merembet ke aktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga kegiatan sehari-hari.
Menurutnya, kondisi yang dialami pelajar di Banjarmasin menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan sebelum kualitas udara memburuk dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami memahami bahwa terjadinya karhutla sangat berdampak pada masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas harian. Karena itu, upaya memperkuat kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove perlu diapresiasi untuk mencegah karhutla secara sistematis,” ujar Syafruddin.
Ia menilai karakteristik lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan membutuhkan sistem pencegahan dini yang terencana. Pemerintah, kata dia, perlu memiliki pola kerja yang mampu mengantisipasi potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan sampai pola kerja kita selalu bersifat reaktif, baru mencari solusi ketika kejadian sudah besar. Kita harus membangun sistem pencegahan dan penanganan yang permanen, terukur, dan terintegrasi,” ucap politikus PKB tersebut.
Syafruddin juga mengapresiasi rencana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Namun, ia mengingatkan penguatan kelembagaan perlu dibarengi dukungan anggaran yang memadai.
“Penguatan kelembagaan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Jangan sampai kita memiliki kelembagaan, tetapi tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pencegahan dan penanganan secara optimal,” katanya.
Penanganan Karhutla Diminta Tak Tunggu Kondisi Memburuk
Syafruddin menilai penanganan karhutla harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga aparat penegak hukum.
Ia juga meminta penegakan hukum dilakukan apabila ditemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja untuk kepentingan tertentu.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap dugaan pembakaran lahan untuk kepentingan korporasi maupun perkebunan. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, tentu harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Syafruddin.
Menurutnya, penindakan hukum perlu berjalan beriringan dengan langkah pencegahan dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove.
Syafruddin menilai keberadaan sistem yang permanen dan terukur akan membantu pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla secara lebih terencana. Dengan demikian, dampak kabut asap terhadap masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar, dapat diminimalkan.
Selain persoalan karhutla, audiensi yang dipimpin Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini tersebut turut membahas penguatan fungsi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dalam penyusunan agenda legislatif daerah.
Muhammad Isnaini berharap aspirasi daerah terkait karhutla maupun penguatan fungsi kelembagaan DPRD dapat dijembatani hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Kedatangan kami selain untuk menyampaikan aspirasi dampak karhutla, juga mengonsultasikan optimasi peran Badan Musyawarah DPRD. Kami berharap Fraksi PKB dapat terus menjembatani aspirasi daerah ke tingkat pusat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
