JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, meminta Bank Indonesia (BI) memastikan setiap komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional memiliki strategi dan indikator keberhasilan yang terukur.
Menurut Marwan, kontribusi bank sentral tidak cukup hanya berkaitan dengan stabilitas nilai tukar. Kebijakan BI juga perlu memberikan dampak konkret terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, investasi daerah, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama BI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2026).
“Komisi XI tentu akan terus memonitor dan menagih serius komitmen tersebut. Terutama bagaimana strategi konkretnya, kebijakan apa yang akan dilakukan, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya menciptakan lapangan kerja,” ujar Marwan.
Marwan Minta Dampak Kebijakan BI Bisa Diukur
Marwan menilai penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu persoalan yang berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja, kata dia, turut memengaruhi daya beli dan aktivitas ekonomi di daerah.
Karena itu, BI diminta menjelaskan secara terukur bagaimana bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dapat berkontribusi terhadap pembentukan lapangan kerja baru.
“Penciptaan lapangan kerja berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari. BI perlu menjelaskan secara terukur bagaimana kontribusi strategis kebijakannya dalam membuka kesempatan kerja bagi warga,” tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.
Selain lapangan kerja, Marwan juga menyoroti komitmen BI dalam memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, dukungan terhadap pelaku usaha kecil tidak cukup hanya melalui kemudahan akses pembiayaan.
Ia mendorong adanya pendampingan kapasitas, perluasan ekosistem bisnis, serta pembukaan akses jaringan pasar yang lebih luas, termasuk peluang pasar internasional.
“Kalau BI berkomitmen memperkuat UMKM, kami ingin melihat bentuk konkretnya. Bagaimana BI memperluas networking dan akses pasar UMKM? Program konkretnya apa dan bagaimana ukurannya?” kata Marwan.
Marwan menilai UMKM memiliki posisi penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Karena itu, kebijakan yang menyasar sektor tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berkembang dan masuk ke rantai pasok yang lebih luas.
Marwan Soroti Peran Kantor BI di Daerah
Marwan juga menyoroti rencana optimalisasi 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di berbagai daerah. Ia meminta kantor perwakilan tersebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi turut menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Menurut Marwan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi komoditas yang berbeda. Karena itu, kebijakan dan program ekonomi perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta keunggulan masing-masing wilayah.
“Potensi ekonomi setiap daerah itu berbeda-beda. Karena itu, peran Kantor Perwakilan BI harus benar-benar mampu membaca potensi lokal dan menghubungkannya dengan kebijakan ekonomi, pasar, maupun arus investasi,” jelas politikus PKB tersebut.
Ia meminta Gubernur BI memastikan berbagai rencana kerja yang disampaikan dalam rapat kerja dapat dievaluasi secara berkala dan transparan.
Marwan menegaskan Komisi XI DPR RI akan terus memonitor pelaksanaan komitmen BI agar kebijakan yang dirancang tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga.
“Rencana strategis ini jangan berhenti pada koordinasi kelembagaan di atas kertas. Hasil nyata berupa pertumbuhan ekonomi daerah dan berkurangnya angka pengangguran adalah pengujian utama bagi kebijakan BI,” pungkasnya (red)
Berita terkait
