JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Kadafi, menegaskan keberhasilan anggaran pendidikan 2027 tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap.
Menurutnya, ukuran paling penting justru terletak pada sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Kadafi dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin (31/8/2026).
“Ketika kita berbicara mengenai anggaran, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang tersedia. Yang paling utama adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kadafi.
Ia menilai besarnya kebutuhan anggaran pendidikan harus diikuti dengan penentuan prioritas yang tepat. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan akses bagi keluarga kurang mampu, perbaikan sarana prasarana, hingga peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah.
Kadafi juga mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan peningkatan kualitas pendidikan dapat terlihat secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kadafi Soroti Evaluasi Program Pendidikan
Selain persoalan anggaran, Kadafi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai program pendidikan yang telah maupun sedang dijalankan.
Menurutnya, program seperti sekolah terintegrasi, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan berbagai program lainnya tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi harus diukur secara objektif berdasarkan manfaat dan tingkat keberhasilannya.
“Program-program tersebut harus dievaluasi. Kita perlu melihat sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana manfaatnya, termasuk manfaat bagi sekolah-sekolah di sekitarnya,” tutur Kadafi.
Ia menegaskan, evaluasi diperlukan agar anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar menghasilkan program yang efektif dan memberikan manfaat luas bagi ekosistem pendidikan.
Keberhasilan kebijakan pendidikan 2027, lanjutnya, pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh guru dan peserta didik.
Tiga Indikator Anggaran Pendidikan Berhasil
Legislator asal daerah pemilihan Lampung 1 tersebut menyebut setidaknya ada tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan anggaran pendidikan.
Pertama, meningkatnya kesejahteraan guru. Menurut Kadafi, guru harus merasakan adanya perubahan dan peningkatan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya.
Kedua, semakin mudahnya anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas.
Kadafi menilai keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari kemampuan anak untuk bersekolah, naik kelas, atau memperoleh ijazah. Lebih dari itu, anak harus memperoleh pendidikan yang benar-benar berkualitas dan mampu mempersiapkan masa depannya.
“Bukan hanya mereka sekolah, naik kelas, dan mendapatkan ijazah, tetapi mereka benar-benar memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mampu mempersiapkan masa depan mereka,” tegasnya.
Ketiga, pemerintah harus memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Kadafi Ingatkan Kesenjangan Pendidikan Kota dan Daerah
Pemerataan menjadi semakin penting karena Indonesia tengah memasuki masa bonus demografi. Kadafi mengingatkan jangan sampai kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas hanya dinikmati anak-anak di wilayah perkotaan.
Menurutnya, anak-anak di daerah, khususnya yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.
“Jangan sampai anak-anak di kota memiliki kualitas pendidikan yang jauh lebih unggul dibandingkan anak-anak di daerah, terlebih mereka yang berada di wilayah 3T,” katanya.
Karena itu, pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia.
Kadafi menegaskan pembahasan anggaran pendidikan 2027 harus memastikan setiap kebijakan dan program memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan.
“Menurut kami, yang paling penting adalah memastikan anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak, dan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” pungkasnya (red)
Berita terkait
