JAKARTA, BERITA SENAYAN — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyoroti kabar sejumlah investor yang disebut membatalkan rencana investasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Sari menilai iklim investasi di Pati perlu dijaga agar tetap sehat dan objektif. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari masuknya investasi, bukan justru kehilangan peluang ekonomi akibat munculnya persepsi negatif terhadap suatu wilayah.
Ia menyoroti pemberitaan atau narasi yang dinilai dapat membentuk citra buruk mengenai kondisi masyarakat pesisir dan nelayan di Pati.
“Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ujar Sari dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan organisasi masyarakat Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Sari: Kritik Investasi Boleh, Jangan Matikan Peluang Ekonomi
Menurut Sari, kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun rencana investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan fakta.
Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi narasi yang justru membuat investor enggan masuk ke suatu daerah.
“Kalau investor datang tentu harus ada aturan yang jelas. Lingkungan harus dijaga, nelayan harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu yang buruk,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Sari menilai kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, peluang investasi tetap perlu dibuka dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Investor Mundur, Masyarakat Pati Bisa Kehilangan Peluang
Sari mengingatkan dampak batalnya investasi tidak hanya dirasakan pemerintah daerah. Masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha lokal, berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh lapangan kerja maupun sumber pendapatan baru.
“Jangan sampai ada kepentingan kelompok kecil yang kemudian membuat framing seolah-olah kondisi di lapangan sangat buruk, sehingga investor akhirnya mundur. Kalau investasi batal masyarakat Pati akan kehilangan potensi-potensi yang ada di sana,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah mencari titik temu antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan kelestarian lingkungan.
Menurut Sari, transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas dampak investasi, bentuk perlindungan terhadap nelayan, hingga manfaat ekonomi yang akan diperoleh warga.
Sari Dorong Investasi yang Beri Manfaat Langsung
Sari menegaskan investasi yang masuk ke Pati harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan dan warga lokal tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
“Yang kita butuhkan bukan investasi yang mengorbankan masyarakat. Tetapi investasi yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membangun infrastruktur, dan menciptakan nilai ekonomi baru. Itu yang harus kita dorong,” pungkasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok nelayan.
Menurutnya, pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara utuh dan proporsional.
Sari tidak ingin kawasan pesisir Pati tertinggal hanya karena persoalan persepsi maupun perang narasi.
“Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dua kali. Pertama, mereka menghadapi keterbatasan ekonomi. Kedua, ketika ada peluang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan justru peluang itu hilang karena informasi yang tidak proporsional,” tutup Sari (red)
Berita terkait
