JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi bantuan bagi pengungsi korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026).
Mahdalena menilai audit diperlukan untuk memastikan bantuan yang dikirim pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak. Pasalnya, masih terdapat pengungsi yang mengaku belum menerima bantuan secara memadai meski distribusi bantuan terus berlangsung.
“Gempa yang melanda NTT menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan anggota keluarga. Mereka kini harus bertahan di tengah kondisi darurat dan sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ungkap Mahdalena di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, persoalan distribusi bantuan tidak boleh hanya dilihat dari jumlah logistik yang tersedia di gudang atau posko. Pemerintah harus memastikan setiap bantuan memiliki jalur distribusi yang jelas hingga sampai kepada penerima akhir.
Mahdalena mengatakan audit rantai distribusi dapat digunakan untuk memetakan wilayah maupun kelompok pengungsi yang sudah dan belum memperoleh bantuan. Mekanisme tersebut sekaligus diperlukan untuk mengetahui kesesuaian jenis serta jumlah bantuan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi.
“Audit ini bukan sekadar persoalan administrasi. Pemerintah harus bisa mengetahui bantuan bergerak dari mana, disalurkan melalui siapa, sampai di mana, dan akhirnya diterima oleh siapa,” tegasnya.
Jangan Sampai Bantuan Menumpuk, Pengungsi Justru Terlewat
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mengingatkan, dalam situasi bencana, efektivitas distribusi menjadi sama pentingnya dengan ketersediaan bantuan.
Ia meminta pemerintah segera melakukan koreksi apabila hasil audit menemukan adanya wilayah yang belum memperoleh bantuan. Pasokan, kata dia, harus dapat ditambah atau dialihkan berdasarkan kondisi lapangan.
“Dengan begitu, tidak boleh ada wilayah yang terlewat atau korban yang tidak terdata, sementara di tempat lain bantuan justru menumpuk,” ujarnya.
Mahdalena juga menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat bencana.
“Para pengungsi sangat membutuhkan kehadiran negara. Mereka harus terus dibantu agar dapat segera pulih. Mereka sudah kehilangan banyak hal akibat bencana, jangan sampai mereka merasa harus berjuang sendirian untuk bangkit,” katanya.
Ia memahami kondisi geografis Flores dan medan di sejumlah wilayah dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat yang berada di lokasi sulit dijangkau.
“Penyaluran bantuan harus terus diupayakan, termasuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah harus memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari posko utama atau akses transportasinya sulit,” jelas Mahdalena.
Kelompok Rentan Harus Jadi Prioritas
Mahdalena menyoroti laporan sejumlah warga yang mendirikan tenda pengungsian secara mandiri di Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Mereka mengaku belum memperoleh bantuan meski truk pengangkut logistik disebut melintas di wilayah tersebut.
Kondisi serupa juga dilaporkan warga di Kecamatan Cibal yang mengaku belum mendapatkan bantuan pangan maupun obat-obatan. Sementara di sejumlah pengungsian terpusat, bantuan yang diterima disebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan.
Karena itu, Mahdalena meminta proses pendataan dilakukan secara lebih rinci, terutama terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus.
Kelompok tersebut meliputi anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui.
“Kebutuhan kelompok khusus seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui juga harus mendapatkan perhatian khusus. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga bantuan tidak bisa disamaratakan,” pungkasnya.
Mahdalena menegaskan, audit distribusi harus menghasilkan perbaikan konkret di lapangan. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana bukan hanya diukur dari banyaknya bantuan yang dikirim, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh korban yang membutuhkan (red)
Berita terkait
