JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin melebar akibat kebijakan pendidikan saat ini.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlangsungan PTS, khususnya kampus kecil yang menghadapi tekanan serius hingga berisiko tutup.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai negara harus hadir secara adil dengan memberikan dukungan anggaran operasional tanpa membedakan status negeri dan swasta.
“Ada ide, andaikan ada bantuan ke perguruan tinggi swasta, fokusnya bukan pada kelembagaan, melainkan langsung kepada mahasiswanya,” ujar Fikri dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengusulkan reformasi skema bantuan operasional dengan mengubah Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) menjadi Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) agar lebih inklusif.
Dengan skema tersebut, dukungan pemerintah diharapkan tidak hanya terfokus pada PTN, tetapi juga menjangkau PTS yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian.
Fikri juga menyoroti sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dinilai membuat PTS kehilangan momentum dalam merekrut mahasiswa baru.
Sejumlah asosiasi perguruan tinggi swasta, menurutnya, telah menyampaikan keluhan terkait panjangnya jadwal seleksi PTN yang berdampak pada menurunnya jumlah pendaftar ke PTS.
Untuk itu, Panja Komisi X DPR RI merekomendasikan penataan ulang jadwal Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) nasional agar pengumuman PTN dilakukan paling lambat Juni setiap tahun.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam ekosistem pendidikan tinggi serta menjaga keberlangsungan PTS di tengah tantangan yang ada (red)
Berita terkait
