PANDEGLANG, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi Khoerunisa, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Adde Rosi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang bersama Komisi X DPR RI di Hotel Horison Altama Pandeglang, Senin (3/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Adde Rosi mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas bagi pembangunan nasional.
“Dan kita doakan semoga survei Sensus bisa terlaksana dengan baik, apalagi didukung dengan anggaran yang memadai dari DPR RI. Mari sukseskan sensus ekonomi agar masyarakat sejahtera di tahun 2026. Yuk kita sempurnakan hasil sensus agar bangsa ini bertambah maju,” ujar Adde Rosi.
Legislator Partai Golkar itu menekankan bahwa perhatian terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pendataan. Menurutnya, pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Ia mendorong peningkatan kualitas produk, desain kemasan (packaging), penguatan merek, legalitas usaha, pemanfaatan marketplace, hingga kemudahan akses pembiayaan sebagai bagian dari strategi mempercepat UMKM naik kelas.
“Yang sudah umum dilaksanakan para pelaku UMKM menggunakan marketplace, ini perlu kerja sama yang lebih kuat lagi. Untuk perdagangan konvensional juga kami berharap ada dukungan, bagaimana pengusaha-pengusaha ini selain kualitas produknya lebih baik, packaging-nya juga lebih baik. Tentu diharapkan ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Masih banyak yang secara packaging, merek, dan izin juga belum dimiliki. Nah ini yang harus didorong. Selain itu soal bantuan modal, itu salah satunya,” tegasnya.
Adde Rosi menambahkan, hasil pendataan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran, termasuk penyaluran bantuan permodalan sesuai kebutuhan pelaku usaha di daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya diukur dari luasnya cakupan pendataan, tetapi juga kualitas data yang dihasilkan. Untuk memastikan akurasi, BPS menerjunkan tim khusus melakukan uji petik di lapangan serta memanfaatkan dashboard monitoring untuk mengevaluasi hasil pendataan secara berkala.
Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, R. Achmad Widijanto, berharap FGD tersebut mampu memperkuat sinergi antara BPS, pemerintah, dan pelaku usaha sehingga Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya di Kabupaten Pandeglang (red)
Berita terkait
